NEWS
-
Pajak dari Pertukar Data Kripto Belum Signifikan
JAKARTA. Implementasi Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) untuk pertukaran informasi perpajakan aset kripto lintas negara tampaknya belum menghasilkan penerimaan pajak yang signifikan. Pasalnya, proses pertukaran, pencocokan, hingga tindak lanjut data membutuhkan waktu. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak belum bersedia memberikan banyak informasi terkait hal ini. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Inge Diana Rismawati, mengatakan […]
-
Berlaku Sampai November 2026, Daerah Ini Hapus Denda PBB-P2
Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri, Jawa Timur, menghapus sanksi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun pajak 2002 hingga 2026. Kebijakan ini berlaku mulai 15 Oktober hingga 30 November 2026. Plt. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri Tetuko Erwin Sukarno mengatakan penghapusan sanksi diberikan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus […]
-
Negara Ini Rombak Aturan Pajak Warisan, Rumah Sakit Minta Pengecualian
Pemerintah Korea Selatan berencana mengubah ketentuan pengurangan pajak warisan untuk suksesi usaha (business succession deduction) dengan mengeluarkan rumah sakit dari sektor yang berhak memperoleh fasilitas tersebut. Meski demikian, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan masih mengupayakan agar pengecualian tetap berlaku bagi rumah sakit yang menyediakan layanan kesehatan esensial, terutama di daerah. Kementerian Kesehatan menyatakan menghormati […]
-
Cegah Pragmatisme, Pendidikan Pajak Perlu Jadi Prioritas
Founder DDTC Darussalam mendorong para pihak untuk tidak mempelajari pajak secara pragmatis sekaligus mendorong penciptaan ekosistem pendidikan kompetensi perpajakan. Darussalam mengatakan pajak seyogianya bukan hanya dipelajari secara pragmatis melalui latihan soal semata, melainkan secara substantif dan berjenjang dengan mendorong peningkatan pemahaman atas konsep, perspektif internasional, hingga teori. “Semua pihak mempunyai kewajiban yang sama untuk membangun […]
-
BPK Soroti Pengawasan Insentif Pajak di BKPM, DJP Tak Terima Laporan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti pelaksanaan pengawasan dan pelaporan fasilitas penanaman modal oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang tidak sesuai dengan ketentuan selama 2021 hingga semester I/2025. Topik ini menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Selasa (20/10/2026). Salah satu persoalan yang ditemukan ialah BKPM tidak menyusun dan menyampaikan […]
WA only