NEWS
-
BPKP Susun Laporan Hasil Audit Restitusi Pajak, Kesimpulan Sudah Diberikan ke DJP
JAKARTA. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut telah memberikan kesimpulan hasil audit pengembalian kelebihan pembayaran pajak alias restitusi 2020-2025 kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu). Untuk diketahui, Menteri Keuangan sebelumnya yakni Purbaya Yudhi Sadewa pada tahun ini sempat meminta BPKP untuk mengaudit restitusi pajak selama lima tahun tersebut. Permintaan ini disampaikan usai […]
-
DJP: Restitusi tetap jaga keseimbangan penerimaan dan hak wajib pajak
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan manajemen restitusi dijalankan dengan tetap memperhatikan keseimbangan penerimaan negara sekaligus hak wajib pajak. Bimo, saat ditemui wartawan di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Kamis, mengatakan belum bisa memberikan proyeksi nilai pengembalian kelebihan pembayaran pajak hingga akhir 2026. Namun, dia memastikan pengelolaan restitusi harus tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan dan prosedur operasional […]
-
Menag Jelaskan Pajak Kripto: Dipajaki Bukan Berarti Dinyatakan Halal
Jakarta. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan pengenaan pajak atas transaksi kripto tidak berarti negara mendukung setiap aktivitas di dalamnya. Menurutnya, pajak hanya sebatas merupakan instrumen untuk mencatat, mengawasi, dan menghadirkan peran negara dalam ruang yang memiliki risiko tinggi bagi masyarakat. Nasaruddin mengatakan halal atau haram merupakan urusan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lagipula, MUI memang sudah […]
-
DJP Prediksi Sanksi Pajak Rp14,8 Triliun Bisa Dihapus atau Dikurangi
Ditjen Pajak (DJP) memproyeksikan jumlah sanksi administratif pajak yang bisa mendapatkan penghapusan atau pengurangan mencapai Rp14,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan potensi sanksi tersebut berasal dari sejumlah tahapan proses bisnis DJP, mulai dari pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pajak, hingga pemanfaatan basis data baru. “Potensi total dari pengawasan itu pokok utangnya Rp12 triliun, dan sanksinya […]
-
DJP Sudah Punya Daftar WP, Sanksi Pajak Rp14,8 Triliun Bisa Dikurangi
Ditjen Pajak (DJP) mengajak wajib pajak untuk memanfaatkan program pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat (16/10/2026). Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan DJP saat ini sudah mengantongi daftar wajib pajak yang dapat memanfaatkan pengurangan sanksi tersebut. Adapun daftar tersebut berasal dari data kantor pusat yang […]
WA only