NEWS
-
Survei Celios: Mayoritas Masyarakat Setuju Penerapan Pajak Kekayaan
JAKARTA. Dukungan masyarakat terhadap penerapan pajak kekayaan di Indonesia tergolong sangat tinggi. Hal ini terungkap dalam laporan terbaru bertajuk “Laporan Ketimpangan 2026: Republik Oligarki” yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (Celios). Berdasarkan hasil survei dalam laporan tersebut, mayoritas responden menyatakan setuju dengan penerapan pajak kekayaan. Tingkat persetujuan publik bahkan mendominasi hingga 89,77%, sementara […]
-
Dorongan Pajak Kekayaan Menguat di Tengah Tekanan Defisit APBN 2026
JAKARTA. Wacana penerapan pajak kekayaan kembali menguat di tengah tekanan fiskal dan risiko pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Manajer Riset dan Pengetahuan The Prakarsa, Roby Rushandie, menilai saat ini merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah untuk mulai serius menyiapkan kebijakan tersebut. Menurut Roby, kondisi ekonomi yang menantang menuntut pemerintah mencari sumber […]
-
Pajak Kekayaan di Persimpangan: Didukung Publik, Tapi Ditunda Pemerintah
JAKARTA. Dukungan terhadap penerapan pajak kekayaan di Indonesia menguat di tengah sorotan terhadap ketimpangan ekonomi. Namun di saat aspirasi publik mengarah pada kebijakan tersebut, pemerintah justru memilih menahan langkah dan belum menjadikannya sebagai prioritas dalam waktu dekat. Laporan bertajuk “Laporan Ketimpangan 2026: Republik Oligarki” yang dirilis Center of Economic and Law Studies(Celios) menunjukkan tingkat persetujuan […]
-
Purbaya Beri Update Kebijakan Ekonomi, dari Isu Pajak Tol hingga Pungutan Selat Malaka
JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi perkembangan terbaru (update) ihwal perekonomian Indonesia, terutama berbagai isu kebijakan yang akan beredar belakangan ini. Purbaya melaksanakan konferensi pers di Kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta pada Jumat (24/4/2026). Dia memberikan keterangan terkait isu pergantian pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pajak tol, hingga […]
-
Mau Batalkan Bupot PPh 23 tapi Aksesnya Ditolak, WP Harus Bagaimana?
JAKARTA. Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak memberikan solusi terkait dengan kendala yang dihadapi wajib pajak saat mengajukan pembatalan bukti potong (bupot) PPh Pasal 23 lantaran terdapat perubahan NPWP. Wajib pajak bersangkutan mengaku ingin membatalkan bukti potong PPh Pasal 23 melalui Coretax DJP, tetapi aksesnya ditolak lantaran sedang proses pengembalian. Pada saat bersamaan, wajib […]
WA only