NEWS

  • Menkeu Longgarkan Restitusi Pajak, Prioritas Industri Padat Karya dan UMKM

    Menkeu Longgarkan Restitusi Pajak, Prioritas Industri Padat Karya dan UMKM

    Pemerintah berupaya mempercepat pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada pelaku usaha, terutama industri padat karya dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan likuiditas untuk menjalankan kegiatan bisnis. Menteri Keuangan Suahasil telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melonggarkan proses pencairan restitusi pajak agar hak wajib pajak dapat dipenuhi lebih cepat. Ia menegaskan, restitusi pajak […]

  • Suahasil Instruksikan DJP Longgarkan Pencairan Restitusi Pajak

    Suahasil Instruksikan DJP Longgarkan Pencairan Restitusi Pajak

    Instruksi Menteri Keuangan Suahasil Nazara kepada Ditjen Pajak (DJP) untuk mempercepat pemrosesan restitusi pajak menarik perhatian publik sepekan ini. Suahasil menegaskan restitusi merupakan hak wajib pajak. Menurutnya, DJP akan memproses pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut sesegera mungkin, khususnya bagi sektor usaha yang membutuhkan likuiditas untuk menjaga kegiatan operasionalnya. “Betul ada manajemen restitusi, tetapi saya telah […]

  • DJP Segera Tambah Pemungut PPN melalui Skema SPP-TDLN

    DJP Segera Tambah Pemungut PPN melalui Skema SPP-TDLN

    JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) akan kembali menunjuk perbankan, perusahaan teknologi finansial (fintech), dan penyedia layanan pembayaran (payment gateway) sebagai pemungut PPN melalui skema sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN). Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan saat ini terdapat 6 pihak yang terlibat dalam pemungutan PPN melalui SPP-TDLN. Ke depan, jumlah pihak yang ditunjuk […]

  • Kabar Gembira! DJP Hapus Sanksi Administratif Pajak hingga 100 Persen

    Kabar Gembira! DJP Hapus Sanksi Administratif Pajak hingga 100 Persen

    JAKARTA. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto memberikan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak melalui Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-239/PJ/2026. Keputusan yang berlaku mulai 8 Oktober 2026 tersebut diterbitkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong perekonomian nasional. Kebijakan ini juga merupakan tindak lanjut dari Pasal 27A Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 118/2024 s.t.d.d PMK 71/2026. “Untuk […]

  • Menkeu: Penerimaan pajak Rp1.607,6 triliun, tumbuh 24,1 persen

    Menkeu: Penerimaan pajak Rp1.607,6 triliun, tumbuh 24,1 persen

    Realisasi penerimaan pajak hingga 30 September 2026 mencapai Rp1.607,6 triliun atau 68,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, tumbuh 24,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, mengatakan, pertumbuhan penerimaan pajak tersebut didukung oleh peningkatan aktivitas ekonomi serta perbaikan […]

WhatsApp WA only