Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pengusaha Bisa Dapat Insentif Pajak Hiburan, tapi Tergantung Pemda
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan pengusaha hiburan bisa mendapatkan insetif fiskal dari yang ditetapkan saat ini 40%-75%. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan insetif fiskal itu bisa diberikan oleh pemerintah daerah. “Yang ke customer ada skema kewenangan kepala daerah untuk memberikan pengurangan, penurunan, pembebasan pokok pajaknya, itu kan yang di sisi itu sudah […]
-
Pemkot Denpasar Patok Tarif Pajak Hiburan Tertentu Jadi 15%, Ini Alasannya
Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar berkomitmen membangun usaha dan meningkatkan kualitas daerah. Salah satunya menetapkan pengenaan pajak hiburan tertentu dengan tarif menjadi 15 persen. Dengan demikian, Pemkot Denpasar tidak mengikuti tarif 40-75 persen sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Wali Kota Denpasar I Gusti […]
-
Kring Pajak Hanya Bisa Kirim Ulang EFIN untuk WP yang Sudah Aktivasi
Kring Pajak menegaskan hanya dapat mengirimkan ulang Electronic Filing Identification Number (EFIN) kepada wajib pajak yang sudah pernah melakukan aktivasi EFIN sebelumnya. Penjelasan Kring Pajak ini merespons pertanyaan dari salah satu warganet di media sosial. Sebagai informasi, EFIN adalah nomor identitas yang terdiri dari 10 digit angka dan diterbitkan oleh Ditjen Pajak (DJP) kepada wajib […]
-
1,48 Juta Warga RI Sudah Lapor SPT Pajak Tahunan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatatkan sebanyak 1,48 juta wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunan hingga 24 Januari 2024. Adapun batas waktu pelaporan SPT untuk wajib pajak pribadi pada 31 Maret 2024 dan wajib pajak badan pada 30 April 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti mengungkapkan, wajib pajak yang melaporkan SPT […]
-
Ada Perda Baru, Tarif PBB di DKI Jakarta Naik Jadi 0,5 Persen
Tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) di DKI Jakarta ditetapkan naik dari hanya 0,01% hingga 0,3% menjadi sebesar 0,5%. Tarif PBB terbaru tersebut tercantum dalam Perda 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencabut beberapa perda pajak sebelumnya, termasuk Perda 16/2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. “Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5%,” […]
Got any book recommendations?
WA only