NEWS

  • Catat! WP Bisa Ajukan Pengurangan Sanksi atas STP Sebelum 2026

    Catat! WP Bisa Ajukan Pengurangan Sanksi atas STP Sebelum 2026

    Wajib pajak dapat mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak (SKP) dan surat tagihan pajak (STP) yang terbit sebelum 8 Oktober 2026. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-239/PJ/2026, permohonan tersebut bisa diajukan sepanjang wajib pajak membayar pokok pajak, utang pajak, dan/atau sebagian dari sanksi administratif terkait sampai dengan 30 Juni […]

  • Kejar Target Pajak, DPR Minta Potensi Ekonomi Digital Dioptimalkan

    Kejar Target Pajak, DPR Minta Potensi Ekonomi Digital Dioptimalkan

    Anggota Komisi XI DPR Mulyadi menilai penggalian potensi pajak perlu diarahkan pada aktivitas ekonomi digital yang terus berkembang. Mulyadi mengatakan usaha dalam ekosistem digital dan ekonomi kreatif menyimpan potensi pajak yang belum sepenuhnya tergarap. Menurutnya, otoritas pajak perlu memperhitungkan perkembangan aktivitas ekonomi baru dalam menyusun strategi pengamanan penerimaan. “Banyak sekali talenta-talenta yang berbisnis di ekosistem […]

  • BPK Temukan Salah Sasaran Tax Holiday, Rp7,26 Triliun Insentif Pajak Dipertanyakan

    BPK Temukan Salah Sasaran Tax Holiday, Rp7,26 Triliun Insentif Pajak Dipertanyakan

    Insentif pajak bernilai triliunan rupiah yang digelontorkan pemerintah untuk menarik investasi kini menghadapi ujian efektivitas. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pemberian fasilitas tax holiday dan tax allowance kepada perusahaan yang telah berproduksi komersial, memunculkan pertanyaan serius mengenai ketepatan sasaran insentif di tengah kebutuhan pemerintah memperkuat penerimaan negara. Sorotan tersebut kian relevan setelah nilai pemanfaatan fasilitas […]

  • Koreksi Transfer Pricing, Siapa yang Harus Membuktikan Lebih Dulu?

    Koreksi Transfer Pricing, Siapa yang Harus Membuktikan Lebih Dulu?

    SENGKETA transfer pricing tidak selalu bermula dari perbedaan metode atau rumitnya menentukan harga wajar. Persoalan dapat muncul lebih awal, yakni ketika wajib pajak dan pemeriksa memiliki penilaian berbeda mengenai bukti yang harus disampaikan dan sejauh mana bukti tersebut dianggap memadai. Lalu, ketika terjadi koreksi transfer pricing, siapa yang seharusnya terlebih dahulu membuktikan posisinya? Apakah wajib […]

  • Waspada Kemampuan Bayar Utang Pemda

    Waspada Kemampuan Bayar Utang Pemda

    Persoalan fiskal belum akan usai. Kali ini, masalahnya datang dari utang jangka pendek pemerintah daerah (pemda). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam dokumen Ikhtisar Hasil pemeriksaan Semester (IHPS) Semester I Tahun 2026 menyebut, ada 198 pemda atau 36,26% di 2025, berpotensi menghadapi kesulitan pembayaran utang jangka pendek. Sebab, sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) lebih kecil dibanding […]

WhatsApp WA only