NEWS
-
Kriteria Wajib Pajak yang Jadi Sasaran Audit Restitusi Jumbo Purbaya
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bakal mengaudit pengembalian pajak atau restitusi pada APBN 2025 yang tembus Rp361 triliun. Purbaya menyebut audit yang dimaksud olehnya akan ditujukan kepada wajib pajak (WP) yang restitusinya dalam nominal besar dan ‘mencurigakan’. “Kami akan jadi, kami akan audit yang kelihatan besar-besar, yang mencurigakan tahun lalu. Tahun lalu kami keluarin […]
-
Kemenkeu tegaskan PPN PMSE ke perusahaan AS tetap berlanjut
Kementerian Keuangan menegaskan bahwa perusahaan layanan digital asal Amerika Serikat (AS) tetap dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin, menjelaskan PPN PMSE berbeda dengan jenis pajak yang dimaksud dalam kesepakatan Agreement on […]
-
RI Tak Boleh Tarik Pajak Digital Google dan Netflix Cs, PPN PMSE Tetap Jalan Terus
Kementerian Keuangan memastikan perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tidak akan memengaruhi kemampuan pemerintah memungut pajak pertambahan nilai bagi perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), sekalipun itu berasal dari AS. Sebagaimana diketahui, terdapat klausul bahwa Indonesia tidak boleh menerapkan pajak terhadap layanan digital maupun serupa yang mendiskriminasi perusahaan AS. Hal ini tercantum pada […]
-
DJP Bakal Tetap Tarik Pajak Google-Netflix Meski Dilarang AS
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan perjanjian perdagangan timbal balik antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS), khususnya di sektor ekonomi digital tidak akan mengganggu pemungutan pajak digital yang selama ini berlaku di dalam negeri. Misalnya seperti pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan […]
-
Kesepakatan Pajak Digital AS Tak Ganggu PPN PMSE
Pemerintah menegaskan komitmen Indonesia dalam kerjasama perdagangan timbal balik dengan Amerika Serikat (AS), khususnya di sektor ekonomi digital, tidak akan mengganggu mekanisme pemungutan pajak digital yang selama ini berlaku di dalam negeri. Dalam Agreement Between the United States of America and the Republic of Indonesia on Reciprocal Trade, khususnya Section 3 tentang Digital Trade and […]
WA only