NEWS
-
Awasi Kepatuhan Wajib Pajak, Purbaya Rilis Aturan Baru
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan peraturan baru yang mengatur ketentuan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Peraturan yangdimaksud, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 111/2025. Beleid yang berlaku mulai 1 Januari 2026 ini dirilis untuk lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum mengenai pelaksanaan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Pengawasan kepatuhan itu dimaksudkan untuk pembinaan kepada wajib pajak sehubungan […]
-
Resmi Melanjutkan Dua Insentif Pajak di 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat capaian signifikan dalam implementasi Coretax pada awal 2026. Hingga 2 Januari 2026 pukul 10.04 WIB, sebanyak 11,19 juta wajib pajak telah berhasil mengaktivasi akun Coretax. Jumlah tersebut setara sekitar 75% dari total 14,9 juta wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan 2024. Capaian ini menunjukkan tingkat adopsi yang […]
-
DJP Catat Sebanyak 75% Akun Coretax Telah Aktif
Pemerintah resmi melanjutkan dua insentif pajak yang telah diberikan pada tahun lalu hingga akhir tahun 2026 mendatang. Ada dua stimulus yang diberikan, yakni pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk pembelian properti dan pajak penghasilan (PPh) 21 DTP untuk karyawan pada lima sektor usaha. Insentif PPN DTP pembelian properti, tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan […]
-
20.289 Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan Lewat Coretax
Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat sebanyak 20.289 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) telah disampaikan oleh wajib pajak pada awal periode pelaporan Tahun Pajak 2025. Data pelaporan tersebut tercatat untuk periode 1 Januari hingga 5 Januari 2026, sampai dengan pukul 15.37 WIB. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) […]
-
Fiskal Terjepit, Rasio Utang Bisa Tembus 40%
Rasio pembayaran bunga utang pemerintah Januari hingga Oktober 2025 menyentuh 20,5% beban pembayaran bunga utang pemerintah membuat tekanan fiskal kian berat saat penerimaan negara merosot. Kondisi ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Bank Dunia dalam laporan bertajuk Fondasi Digital untuk Pertumbuhan edisi Desember 2025, menyebutkan bahwa kondisi pembiayaan pemerintah yang akomodatif, berhasil menekan biaya pinjaman. […]
WA only