NEWS
-
Pesangon dan Uang Pensiun Tetap Kena Pajak
Kontroversi soal pengenaan pajak penghasilan (PPh) atas pesangon dan uang pensiun karyawan tampaknya masih akan berlanjut. Pekan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil beleid soal pajak atas pesangon pensiun yang diajukan sejumlah karyawan bank swasta. Putusan ini diambil MK pada Kamis (13/11), dalam sidang Pengucapan Putusan untuk perkara Nomor 186/PUU-XXII/2024 terkait permodang-Undang Nomor […]
-
Karyawan Keluhkan Pengenaan Pajak Pensiun, Purbaya: Nanti Kita Pelajari
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait keluhan yang disampaikan sejumlah karyawan terkait pengenaan pajak pesangon dan pensiun. Bahkan, sejumlah karyawan tersebut telah mengajukan permohonan pengujian materiil kepada Mahkamah Konstitusi (MK), meskipun akhirnya permohonan tersebut ditolak. Saat ditanya terkait peluang revisi pajak pensiun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan mempelajari terlebih dahulu. “Nanti […]
-
Single Profile Jangan Sampai Jadi Beban Baru bagi Wajib Pajak
Pelaku usaha berharap integrasi data wajib pajak, wajib bayar, serta pengguna jasa kepabeanan dan cukai melalui data tunggal (single profile) tak memicu beban baru. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat (14/11/2025). Sekjen Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira memandang ada beberapa manfaat dari integrasi data tersebut di antaranya kepastian dan […]
-
Bantah Isu Soal Server Coretax Dibobol, DJP Tegaskan Data WP Aman
Ditjen Pajak (DJP) membantah isu beredar mengenai server Coretax DJP yang dinilai tidak aman dan dapat diakses oleh pihak dari luar. DJP menjamin bahwa seluruh data-data wajib pajak dalam coretax system dilindungi, dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berhak dan tidak memiliki kepentingan. “Kami melindungi data perpajakan seluruh wajib pajak yang ada dalam […]
-
Purbaya Buka Peluang Tarif Pajak UMKM 0,5% Jadi Permanen!
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk menerapkan tarif pajak penghasilan (PPh) final sektor UMKM dengan tarif 0,5% tanpa batasan waktu alias permanen. Hanya saja ia memberi syarat agar UMKM tidak lagi mempermainkan omzet demi mendapatkan tarif pajak rendah. “Nanti kita lihat keadaannya seperti apa. Sebetulnya kalau betul-betul mereka UMKM nggak ngibul-ngibul, harusnya sih […]
WA only