NEWS
-
Buruh Minta Penghasilan Tak Kena Pajak Naik ke Rp10 Juta, Anda Setuju?
Aksi May Day 2025 yang diikuti ribuan buruh se-Jawa Timur menjadi ajang bagi para pekerja untuk menyuarakan aspirasi mereka. Selain isu ketenagakerjaan dan jaminan sosial bagi buruh, ada isu tentang keringanan pajak yang ikut disuarakan. Beberapa isu pajak yang disampaikan dalam aksi May Day 2025, antara lain desakan agar pemerintah provinsi memberikan pemutihan pajak kendaraan […]
-
Bayar PPh Final PHTB dengan Fitur Deposit Pajak, Begini Caranya
Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak menyebut wajib pajak dapat membayar PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PHTB) melalui deposit pajak di Coretax DJP. Penjelasan tersebut disampaikan otoritas pajak saat merespons pertanyaan dari wajib pajak mengenai cara pembayaran melalui deposit pajak. Kring Pajak menyatakan pembayaran pajak melalui deposit dapat diakses melalui […]
-
Bekerja Lagi Setelah 10 Tahun Menganggur, Perlu Bikin NPWP Lagi?
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bakal tetap aktif selama wajib pajak tidak pernah mengajukan penonaktifan NPWP dan dirinya tidak memenuhi syarat penetapan non-efektif (NE) secara jabatan. NPWP juga bisa tetap aktif meski wajib pajak yang bersangkutan tidak pernah melaporkan SPT Tahunan. Kondisi tersebut juga berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang sudah lama mendaftarkan NPWP […]
-
Meski Ada Insentif Pajak, Penjualan Mobil Kuartal I/2025 Turun 4,74%
Penjualan mobil penumpang dilaporkan mengalami penurunan pada kuartal I/2025 meski pemerintah telah menawarkan insentif pajak. Merujuk data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan penurunan penjualan mobil wholesale sebesar 4,74% pada kuartal I/2025. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan penurunan penjualan mobil menjadi salah satu peristiwa yang dicatat karena terkait dengan aktivitas […]
-
Pajak Tinggi, Transaksi Kripto di RI Dinilai Kurang Kompetitif Dibanding Negara Lain
Biaya jual beli aset kripto di Indonesia dinilai masih kurang kompetitif dibandingkan negara lain. CEO platform investasi kripto Indodax Oscar Darmawan menyebutkan, tingginya tarif pajak membuat transaksi kripto di dalam negeri dua kali lipat lebih mahal dibandingkan platform luar negeri, sehingga menghambat daya saing industri. Saat ini, investor kripto di Indonesia dikenakan pajak final sebesar […]