NEWS
-
DJP Edukasi WP Soal Ketentuan Pajak di Setiap Tahap Bisnis Batu Bara
Kanwil DJP Jawa Barat III mengadakan kelas pajak sektor pertambangan baru bara secara daring pada 28 Agustus 2026. Setidaknya, terdapat 8 perusahaan pertambangan batu bara yang mengikuti kegiatan tersebut. Penyuluh pajak Kanwil DJP Jawa Barat III Wahyu Pebriansyah menyebut wajib pajak pertambangan adalah mitra pemerintah dalam melaksanakan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak sebagai konsekuensi banyaknya […]
-
DJP Beri Relaksasi Pajak untuk Wajib Pajak di NTT, Ini Perinciannya
JAKARTA. Melalui Kepdirjen No. KEP-185/PJ/2026, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto memberikan sejumlah relaksasi pajak untuk wajib pajak yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Relaksasi pajak diberikan sehubungan dengan bencana gempa bumi di NTT. Relaksasi ini berlaku baik untuk wajib pajak yang terdampak bencana maupun tidak terdampak bencana, sepanjang bertempat tinggal atau […]
-
Purbaya Kocok Ulang Penempatan Pegawai Pajak, yang Jelek Mutasi ke Daerah
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah mengambil langkah tegas dalam membenahi internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Salah satunya melalui perombakan besar-besaran terhadap penempatan para pegawai pajak sebagai upaya pembersihan internal dan optimalisasi penerimaan negara. Ia mengatakan sering merombak susunan pejabat di tingkat eselon II, eselon III, […]
-
Target Rp2.591 Triliun, Purbaya Bakal Kejar Pajak Sektor Informal hingga Pedagang E-Commerce
Pemerintah dan DPR telah menyepakati kebijakan teknis pendapatan negara baik pajak, kepabeanan dan cukai maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pada RAPBN 2027, pemerintah dan DPR telah menyepakati target pendapatan negara keseluruhan Rp3.426 triliun. Perinciannya meliputi target penerimaan pajak Rp2.591,4 triliun, kepabeanan dan cukai Rp316,6 triliun serta PNBP Rp517,4 triliun. Secara umum, disepakati bahwa pemerintah […]
-
DPR Dukung Penerapan Pajak Marketplace Masuk Strategi Penerimaan 2027
JAKARTA. Komisi XI DPR mendukung penerapan kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace atas penghasilan yang diterima pedagang online sebagaimana telah diatur dalam PMK 37/2025. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan penerapan kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi intensifikasi pajak pada 2027. “Kebijakan teknis pajak sebagai implementasi kebijakan umum perpajakan, yaitu intensifikasi pajak transaksi […]
WA only