NEWS

  • Surat Teguran Dapat Terbit Otomatis Lewat Sistem DJP atau Kepala KPP

    Surat Teguran Dapat Terbit Otomatis Lewat Sistem DJP atau Kepala KPP

    Ditjen Pajak (DJP) berwenang melakukan pengawasan terhadap wajib pajak terdaftar, salah satunya melalui pemberian teguran. Kegiatan pemberian teguran dilakukan dengan cara menerbitkan surat teguran. Surat teguran tersebut diterbitkan dalam hal SPT tidak disampaikan sesuai batas waktu yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. “Surat teguran […]

  • BPK Sebut Penagihan Aktif Piutang Pajak Belum Tertib, Termasuk ke WP Sasaran Prioritas

    BPK Sebut Penagihan Aktif Piutang Pajak Belum Tertib, Termasuk ke WP Sasaran Prioritas

    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat bahwa tindakan penagihan aktif piutang perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) belum tertib. Temuan ini turut mencakup penagihan piutang terhadap wajib pajak atau debitur yang masuk ke Daftar Sasaran Prioritas Pencarian (DSPC).  Hal ini merupakan satu dari empat permasalahan yang menjadi temuan BPK pada hasil pemeriksaan atas […]

  • Pengamat Ingatkan Ditjen Pajak Tak Mempersulit Hak Wajib Pajak atas Imbalan Bunga

    Pengamat Ingatkan Ditjen Pajak Tak Mempersulit Hak Wajib Pajak atas Imbalan Bunga

    Sejumlah pengamat pajak mengingatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar tidak mempersulit hak wajib pajak dalam memperoleh imbalan bunga, di tengah tren penurunan nilai kompensasi yang dibayarkan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat pembayaran imbalan bunga kepada wajib pajak terus menunjukkan tren menurun.  Berdasarkan data yang diterima KONTAN, pembayaran imbalan bunga […]

  • SE-8/PJ/2026 Perinci Kriteria SP2DK yang Bisa Berlanjut ke Pemeriksaan

    SE-8/PJ/2026 Perinci Kriteria SP2DK yang Bisa Berlanjut ke Pemeriksaan

    Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 turut memerinci kriteria kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P2DK) yang bisa berlanjut ke pengusulan pemeriksaan. Topik ini menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Senin (20/7/2026). Kegiatan P2DK bisa berlanjut ke pemeriksaan bila hasil penelitian sebagaimana termuat dalam laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau […]

  • Temuan BPK, Insentif Pajak Rp 6,51 Triliun Belum Dibayar Pemerintah

    Temuan BPK, Insentif Pajak Rp 6,51 Triliun Belum Dibayar Pemerintah

    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap pemerintah masih memiliki kewajiban membayar insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) senilai Rp 6,51 triliun yang hingga akhir 2025 belum dapat dicairkan.  Padahal, seluruh tagihan tersebut telah melalui proses verifikasi. Temuan itu tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas  Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2025. BPK menyebut pembayaran belum dapat dilakukan […]

WhatsApp WA only