NEWS

  • Fokus Coretax: DJP Dapat Kelonggaran Isi Jabatan Baru hingga 2026

    Fokus Coretax: DJP Dapat Kelonggaran Isi Jabatan Baru hingga 2026

    Pemerintah melonggarkan ketentuan pengisian jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117 Tahun 2025, DJP dikecualikan dari pembatasan pembentukan dan pengisian jabatan baru sebagaimana diatur dalam regulasi sebelumnya. Dalam aturan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyisipkan Pasal 1839A yang menyatakan bahwa ketentuan pembatasan organisasi tidak […]

  • Exchanger Harus Laporkan Aset Kripto Milik WP Dalam Negeri ke DJP

    Exchanger Harus Laporkan Aset Kripto Milik WP Dalam Negeri ke DJP

    Penyedia jasa aset kripto (PJAK) pelapor crypto asset reporting framework (CARF) tak hanya diwajibkan untuk melaporkan transaksi oleh pengguna aset kripto orang pribadi dan entitas yang merupakan subjek pajak yurisdiksi tujuan pelaporan AEOI-CARF. Merujuk pada Pasal 41 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 108/2025, PJAK pelapor CARF juga harus menyampaikan penggunaan aset kripto oleh orang pribadi atau […]

  • Kemenkeu Diminta Tak Monopoli Sistem Coretax

    Kemenkeu Diminta Tak Monopoli Sistem Coretax

    Implementasi sistem Coretax oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ditujukan untuk meningkatkan transparansi perpajakan di Indonesia. Namun, absennya peran pihak lain dinilai justru berpotensi menimbulkan resistensi di masyarakat. Pengamat perpajakan Ronny Bako menilai pemerintah perlu melibatkan perbankan hingga Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) agar penerapan Coretax tidak malah menggerus kepercayaan publik. Ia menilai kekhawatiran wajib pajak muncul […]

  • Coretax Perlu Prioritaskan Korporasi Besar dan WP Kelas Kakap

    Coretax Perlu Prioritaskan Korporasi Besar dan WP Kelas Kakap

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut sistem Coretax memang belum maksimal dan masih memiliki sejumlah kekurangan. Pengamat perpajakan Ronny Bako menilai implementasi sistem Coretax perlu dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan korporasi besar dan wajib pajak (WP) kelas kakap alias berpenghasilan tinggi. Langkah tersebut dinilai penting agar Coretax tidak justru menjadi hambatan baru dalam pelaporan […]

  • Sah! Bos Pajak Bisa Intip Transaksi E-Wallet hingga Kripto Mulai 2026

    Sah! Bos Pajak Bisa Intip Transaksi E-Wallet hingga Kripto Mulai 2026

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah meneken aturan baru yang memperluas cakupan pelaporan informasi keuangan di sektor ekonomi digital. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2025 yang diundangkan pada 31 Desember 2025 dan berlaku mulai 1 Januari 2026. PMK ini mewajibkan penyedia jasa pembayaran (PJP) dan pengelola uang elektronik atau […]

WhatsApp WA only