Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ekonom dan Pengusaha Sepakat Diskon Pajak dan Rumah Tidak Perlu Diperpanjang
JAKARTA. Pemerintah kembali memperpanjang sejumlah insentif pajak yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 sampai di akhir tahun 2022. Namun saat ini, masih ada sejumlah insentif pajak yang sedang berjalan sampai September 2022, yaitu insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil ditanggung pemerintah (DTP) dan pajak pertambahan nilai (PPN) rumah DTP. Sehingga kedua insentif tersebut […]
-
Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak hingga Akhir 2022, Sokong Pemulihan Ekonomi
JAKARTA. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa pemberian insentif pajak terkait pandemi Covid-19 hingga akhir 2022. Perpanjangan insentif pajak ini dilakukan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Neilmaldrin Noor mengungkapkan, insentif pajak yang diperpanjang adalah insentif yang masuk dalam PMK 113/2022 yang mengubah PMK 226/2021. Selain itu juga, […]
-
Terbit 2 Peraturan Baru Perpanjangan Masa Insentif Pajak, Ini Kata DJP
Pemerintah resmi memperpanjang periode pemberian 2 kelompok insentif pajak terkait dengan pandemi Covid-19 hingga Desember 2022. Pertama, pemberianinsentif pajak untuk penanganan pandemi Covid-19 melalui PMK 113/2022 yang mengubah PMK 226/2021. Kedua, pemberian insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19 melalui PMK 114/2022 yang mengubah PMK 3/2022. “Untuk jenis insentif yang diperpanjang itu semuanya, tidak […]
-
Pajak Karbon Kembali Ditunda, Seberapa Mendesakkah Untuk Diterapkan?
Pajak karbon yang tadinya akan mulai berlaku pada 1 Juli 2022 lalu kembali ditunda untuk kedua kalinya. Pemerintah dikabarkan masih melihat adanya faktor ketidakpastian di tingkat global dan menimbang kembali kesiapan pelaku industri sehingga langkah penundaan diambil untuk memastikan implementasi akan berjalan dengan baik. Pajak karbon sedang diperkenalkan di Indonesia dalam upaya untuk mengendalikan perubahan […]
-
Realisasi Penghimpunan Pajak Daerah Kota Malang Tembus Rp280 Miliar
Realisasi penerimaan pajak daerah Kota Malang menembus Rp280 miliar sampai dengan akhir semester I/2022. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota (Bapenda) Malang, Handi Priyanto, mengatakan pajak daerah menempati porsi 93 persen dari pendapatan asli daerah (PAD) sehingga pembiayaan terbesar pembangunan di Kota Malang mengandalkan sektor pajak salah satunya PBB, disamping pajak BPHTB, dan resto. “Memang secara […]
Got any book recommendations?
WA only