NEWS
-
Perubahan PPh Final Berpotensi Menambah Beban UMKM, Ini Alasannya
Asosiasi UMKM Indonesia (Akumandiri) menilai penghapusan fasilitas tarif PPh final 0,5% bagi sebagian pelaku usaha kurang tepat dilakukan di tengah kondisi bisnis yang masih lesu. Ketua Umum Akumandiri Hermawati Setyorinny menyampaikan, saat ini banyak pelaku usaha masih menghadapi tekanan dari melemahnya daya beli masyarakat hingga persaingan yang semakin ketat dengan produk impor. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menambah […]
-
Telanjur Gunakan NPPN, Bisakah WP OP Kembali Pakai PPh Final UMKM?
Wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang telanjur menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) dalam pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025 tetap dapat kembali menggunakan skema tarif PPh final UMKM. WP OP dapat kembali menggunakan tarif PPh final UMKM sepanjang: (i) belum pernah menyampaikan surat pemberitahuan memilih dikenakan PPh berdasarkan ketentuan umum; dan (ii) […]
-
Coretax Akan Downtime Sampai 4 Hari, Begini Penjelasan Ditjen Pajak
Ditjen Pajak (DJP) memberikan penjelasan mengenai jadwal waktu henti (downtime) pada coretax administration system yang memakan waktu cukup panjang, yaitu selama 4 hari, mulai dari 5 Juni hingga 8 Juni 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengungkapkan downtime coretax kali ini dilakukan untuk pemeliharaan sistem dan penambahan perangkat keras (hardware) yang […]
-
Pusat Finansial dan Bayang-Bayang Surga Pajak
JAKARTA. Ambisi pemerintah membangun pusat keuangan internasional mulai dikebut. Selasa (23/6) kemarin, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui usulan pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dan memasukkannya dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Persetujuan tersebut diberikan setelah DPR dan pemerintah sepakat bahwa pembahasan RUU PFII memenuhi kategori keadaan tertentu […]
-
Google hingga Netflix Diusulkan Kena Pajak Khusus, Negara Bisa Raup Triliunan
Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, mengatakan kontribusi sektor digital terhadap penerimaan pajak nasional masih relatif rendah dibandingkan besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan. Menurutnya, koefisien pajak (tax coefficient) sektor digital berada di bawah 1 persen, yang menunjukkan kontribusi perpajakan sektor tersebut belum sebanding dengan sumbangannya terhadap perekonomian nasional. “Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar bagi platform […]
WA only