NEWS
-
Sri Mulyani Ungkap Defisit 2024 Capai Rp215,7 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan total aset negara per 31 Desember 2024 mencapai Rp13.692,4 triliun, naik dari Rp13.072,8 triliun pada periode sebelumnya. Laporan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (1/7/2025). Menurut Sri Mulyani, posisi kewajiban pemerintah tercatat sebesar Rp10.269 triliun, sementara posisi ekuitas mencapai Rp3.424,4 triliun. “Hal ini menggambarkan kekayaan […]
-
DPR Cecar Sri Mulyani: 2025 Ada Efisiensi Anggaran tapi Utang Bertambah
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit mencecar pemerintah terkait efisiensi anggaran yang tidak mampu meredam pembengkakan defisit APBN 2025. Hal ini membuat target penarikan utang bertambah. Dolfie heran efisiensi anggaran yang seharusnya menghemat APBN 2025 sebesar Rp 306,69 triliun sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, […]
-
Sri Mulyani Integrasikan 3 Sistem Pendapatan Negara, Coretax Termasuk
Kementerian Keuangan akan mengintegrasikan coretax administration system dengan customs-excise information system and automation (CEISA) dan sistem informasi PNBP online (SIMPONI). Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (2/7/2025). Integrasi ketiga sistem pendapatan negara tersebut diperlukan untuk menciptakan pengawasan yang konsisten, reliable, dan akurat. Integrasi coretax, CEISA, dan SIMPONI juga akan […]
-
Setoran Pajak Seret, Defisit APBN 2025 Diproyeksi Melebar ke 2,78% PDB
Pemerintah memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 hingga akhir tahun sebesar 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp662 triliun. “Defisit 2025 diperkirakan 2,78% PDB,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (1/7/2025) Penerimaan negara diperkirakan bisa terkumpul Rp2.076,9 triliun atau tumbuh 7,5%. Rendahnya […]
-
Kapan Aturan PPh Merchant di E-Commerce Berlaku? Ini Kata Dirjen Pajak
Pemerintah tengah merampungkan peraturan menteri keuangan (PMK) yang akan menjadi landasan hukum untuk meminta platform e-commerce memungut pajak atas pendapatan hasil penjualan secara daring para pelapak atau merchant. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan, PMK itu kini sudah dalam tahap finalisasi di Kementerian Sekretarian Negara. “Kita tunggu saja, masih di Mensesneg. Jadi proses, […]
WA only