NEWS
-

Ketergantungan Fiskal Daerah Capai 70%, Bappenas Dorong Penguatan Pajak Daerah
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyoroti masih tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Bappenas pun mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk memaksimalkan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) guna memperkuat kemandirian fiskal secara berkelanjutan. Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah Kementerian PPN/Bappenas, Anang Budi […]
-

Pertukaran Data Kripto Lintas Negara Belum Cukup Dongkrak Penerimaan Pajak di 2027
Implementasi Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) untuk pertukaran informasi perpajakan aset kripto lintas negara diperkirakan belum memberikan tambahan penerimaan pajak yang signifikan pada 2027. Meski berpotensi memperluas akses Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap data aset kripto di luar negeri, proses pertukaran, pencocokan, hingga tindak lanjut data membutuhkan waktu. Saat dikonfirmasi terkait persiapan implementasinya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan […]
-

Berlaku Sampai November 2026, Daerah Ini Hapus Denda PBB-P2
Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri, Jawa Timur, menghapus sanksi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun pajak 2002 hingga 2026. Kebijakan ini berlaku mulai 15 Oktober hingga 30 November 2026. Plt. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri Tetuko Erwin Sukarno mengatakan penghapusan sanksi diberikan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus […]
-

Cegah Pragmatisme, Pendidikan Pajak Perlu Jadi Prioritas
Founder DDTC Darussalam mendorong para pihak untuk tidak mempelajari pajak secara pragmatis sekaligus mendorong penciptaan ekosistem pendidikan kompetensi perpajakan. Darussalam mengatakan pajak seyogianya bukan hanya dipelajari secara pragmatis melalui latihan soal semata, melainkan secara substantif dan berjenjang dengan mendorong peningkatan pemahaman atas konsep, perspektif internasional, hingga teori. “Semua pihak mempunyai kewajiban yang sama untuk membangun […]
-

Menimbang Wacana Kenaikan PTKP dengan Komitmen Batas Defisit APBN 3%
Pemerintah memastikan wacana untuk menaikkan ambang batas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) belum dibahas lagi antar kementerian/lembaga. Ada banyak hal terkait yang dipertimbangkan antarotoritas, salah satunya yakni dampak kebijakan ke penerimaan negara hingga defisit APBN. Untuk diketahui, penyesuaian ambang batas PTKP terakhir dilakukan 10 tahun yang lalu melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.101/PMK.010/2016. Contohnya, PTKP […]
WA only