NEWS
-

Kabar Baik! Bos DJP Bakal Bebaskan Pajak ETF Emas
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan insentif pajak untuk produk Exchange Traded Fund (ETF) berbasis emas. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menilai secara teknis ETF emas seharusnya dapat diperlukan seperti surat berharga dalam aspek perpajakannya sehingga bisa dibebaskan dari PPh 22 dan PPN. Namun, DJP sedang berkoordinasi dengan Dirjen Strategi Ekonomi dan […]
-

Penerimaan Pajak Baru Setengah Target
Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2026 baru mencapai 51% dari target Upaya pengawasan kepatuhan wajib pajak, tampaknya belum berbuah signifikan. Selama tujuh bulan berjalan di tahun ini, realisasi penerimaan pajak baru mencapai separuh target. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat penerimaan pajak hingga akhir Juli 2026 mencapai Rp 1.209,6 triliun. Realisasi tersebut […]
-

Pemerintah Godok Skema Insentif Pajak ETF Emas
Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan pemerintah tengah menggodok insentif PPh dan PPN untuk instrumen investasi berupa perdagangan komoditas emas tanpa penyerahan fisik atau exchange traded fund (ETF) emas non-delivery. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan rencana pemberian insentif tersebut masih dikoordinasikan dengan Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurutnya, ETF emas dapat memperoleh insentif pajak apabila dipersamakan […]
-

Banyak WP Belum Pasang Water Meter, Pajak Air Permukaan Tak Optimal
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung menilai potensi penerimaan dari pajak air permukaan belum digarap secara optimal. Kepala Bapenda Provinsi Lampung Saipul mengatakan kondisi tersebut tecermin dari masih minimnya wajib pajak air permukaan yang menggunakan alat ukur penggunaan air (water meter). Menurutnya, pemasangan water meter penting untuk memantau penggunaan air permukaan secara lebih akurat. “Saat ini terdapat […]
-

Pemerintah Pastikan Ojol Tidak Dikenai Pajak
Pemerintah menargetkan peraturan presiden terkait ojol terbit sebelum 17 Agustus 2026 Pemerintah mengebut penyelesaian aturan baru untuk pengemudi ojek online (ojol). Peraturan Presiden (Perpres) tentang ekosistem transportasi digital ditargetkan rampung dan diundangkan sebelum 17 Agustus 2026. Kelas, pengemudi ojol akan masuk dalam kluster usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebutkan Perpres […]
WA only