Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pemerintah Beri Subsidi Motor Listrik Rp7 Juta Mulai 20 Maret
Pemerintah resmi memberi subsidi kendaraan listrik, khususnya motor listrik senilai Rp7 juta per unit. Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu mengumumkan subsidi itu ditujukan untuk 200 ribu unit pembelian motor listrik baru tahun 2023. “Motor listrik yang mendapatkan (subsidi) adalah yang diproduksi di Indonesia dengan TKDN 40 persen lebih,” ujar Febri dalam konferensi pers, Senin (6/3). Produsen listrik yang memenuhi kriteria […]
-
Muncul Usulan Ditjen Pajak Dipisah Menjadi Badan Tersendiri
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan pemerintah harus memikirkan cara menyelamatkan posisi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Adapun usulannya, yakni menyesuaikan tunjangan kinerja (tukin) atau memisahkannya menjadi badan tersendiri. Seperti diketahui, belakangan ini DJP menjadi sorotan publik karena kasus yang menyeret pegawai pajak, termasuk tren menampilkan gaya hidup mewah. Banyak anggapan hal itu disebabkan tunjangan kinerja […]
-
Punya Kemauan Sendiri Betulkan SPT? Wajib Pajak Perlu Simak Aturan Ini
Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dilaporkan. Langkah ini bisa dilakukan wajib pajak dengan menyampaikan pernyataan tertulis. Syaratnya, dirjen pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan (bukper) secara terbuka. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu […]
-
Telusuri WP, KPP Pasang Surat Paksa di Papan Pengumuman Kelurahan
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kisaran melaksanakan tindakan penagihan berupa penyampaian surat paksa kepada wajib pajak dan/atau penanggung pajak pada 23 Januari 2023. Juru Sita Pajak Negara (JSPN) KPP Pratama Kisaran Dian Kartika Novitauli Tarihoran mengatakan tim dari KPP berkoordinasi dengan pihak Kel. Perwira, Kec. Tanjung Balai Selatan guna mengetahui keberadaan penanggung pajak. “Untuk wajib […]
-
Susun Raperda Pajak Daerah Tak Harus Disertai Naskah Akademik
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menegaskan pemerintah daerah (pemda) tidak perlu menyiapkan naskah akademik ketika menyusun rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Roberia mengatakan kewajiban bagi pemda untuk menyusun naskah akademik tidak diatur dalam UU 12/2011 s.t.d.t.d UU 13/2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). “Saya membaca […]
Got any book recommendations?
WA only