NEWS
-
Penerimaan Pajak Tidak Sejalan dengan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di 2024
Di tengah berbagai tantangan global dan domestik, ekonomi Indonesia tetap tumbuh 5,03% pada 2024. Angka ini sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,05%, tetapi tetap menunjukkan resiliensi ekonomi nasional. Namun, ada satu hal yang menjadi sorotan, yakni pertumbuhan penerimaan pajak yang tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Tercatat, rasio pajak alias tax ratio Indonesia pada […]
-
Tok! Sri Mulyani Perpanjang Insentif PPN & PPnBM Kendaraan Listrik
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang ditanggung pemerintah untuk kendaraan listrik. Kebijakan ini berlaku untuk masa pajak Januari-Desember 2025. Aturan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12 Tahun 2025 tentang PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik […]
-
Rasio Pajak 2024 Turun jadi 10,08%
Rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto pada 2024 tercatat hanya 10,08%. Angka tersebut lebih rendah dari realisasi tax ratio tahun sebelumnya yang mencapai 10,31%. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik bruto (PBD) atas dasar harga berlaku mencapai Rp22.139 triliun pada 2024. Sementara itu, berdasarkan pembukuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelum diaudit, realisasi penerimaan perpajakan mencapai […]
-
Tax Ratio Turun di 2024, Pengamat Sebut Mustahil Capai Target 23% di 2029
Besaran rasio pajak yang ditargetkan 23% hingga akhir masa jabatan pemerintahan Prabowo-Gibran pada tahun 2029 dinilai tidak realistis untuk dapat dicapai. Terbaru, bahkan rasio pajak pada tahun 2024 saja menurun menjadi 10,08% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dibandingkan capaian periode tahun 2023 yang di angka 10,31% PDB. Pengamat pajak dari Center for Indonesia […]
-
Banyak Pengusaha Tak Patuh, Setoran Pajak Sarang Burung Walet Rendah
Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Tarakan menyebut kesadaran masyarakat akan kewajiban pembayaran pajak sarang burung walet tergolong rendah. Kepala Subbidang Pengawasan BPKPAD Tarakan Lopo mengatakan penerimaan pajak sarang burung walet tidak sampai Rp50 juta, atau terendah ketimbang jenis pajak lain, meski jumlah penangkaran sarang burung walet di Tarakan tergolong banyak. “Dari […]
WA only