NEWS
-
PMK 60 Diterbitkan, Begini Dampaknya Bagi Emiten Properti
Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.010/2023 Tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan tersebut diprediksi tidak akan berdampak terlalu besar pada kinerja emiten sektor properti. Sebagai informasi, PMK Nomor 60/PMK.010/2023 ini merupakan aturan harga rumah subsidi. Peraturan ini diterbitkan […]
-
DJBC Sebut Pengguna Fasilitas KITE IKM Kebanyakan di Indonesia Barat
Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mencatat terdapat 118 perusahaan yang sudah memanfaatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) industri kecil menengah (IKM) hingga 31 Mei 2023. Direktur Fasilitas Kepabeanan DJBC Padmoyo Tri Wikanto mengatakan pemanfaatan fasilitas KITE IKM sejauh ini masih terkonsentrasi di Indonesia barat. Hal ini dikarenakan perusahaan di Indonesia timur cenderung mengandalkan bahan […]
-
Batas Harga Jual Rumah Subsidi Naik, BP Tapera Turunkan Target di 2024
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memberikan respons positif terkait aturan baru PMK No.60/2023 yang menaikkan batas harga jual rumah subsidi yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Komisioner BP Tapera Adi Setianto menyampaikan efek harga rumah naik akan sangat berdampak positif pada penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di sisa waktu […]
-
Kriteria Rumah Bebas Pajak yang Batas Harganya Naik Jadi Rp 234 Juta
Pemerintah akan segera menaikkan batas harga maksimum rumah subsidi. Rumah yang dimaksud adalah rumah yang mendapatkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Batas Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang dibebaskan dari PPN. PMK 60/2023 ini menjadi angin […]
-
Jokowi Terbitkan PP Terkait Ketentuan Umum Pajak Daerah, Ini Kata KPPOD
JAKARTA. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PP ini dimaksudkan guna memberikan pengaturan pelaksanaan yang melengkapi berbagai pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Akan tetapi, Direktur Eksekutif […]