NEWS
-
Kepala Daerah Kini Tak Bisa Asal Pungut Pajak & Restribusi
Pemerintah baru-baru ini menetapkan aturan baru pajak daerah dan retribusi daerah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.35/2023. Dalam aturan baru ini, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan ditetapkan sebagai pengawas pemungutan pajak dan retribusi di daerah. “Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri melakukan pengawasan pelaksanaan Perda mengenai Pajak dan Retribusi,” tulis […]
-
DPR Minta PPN 11% buat Produk Olahan Setengah Jadi Dikaji Ulang
Komisi VII DPR mendorong Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meninjau kembali pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk setengah jadi. Hal itu merupakan salah satu kesimpulan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VII dan Kemenperin. “Komisi VII DPR RI mendorong Dirjen Ilmate dan Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian RI agar mengusulkan ke Kemenkeu RI untuk melakukan peninjauan regulasi fiskal secara […]
-
Kewajiban Pembukuan di Daerah Disesuaikan dengan Aturan Pajak Pusat
JAKARTA, Pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan ketentuan pembukuan dalam peraturan pajak daerah dengan peraturan yang berlaku di pusat. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) 35/2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD), wajib pajak daerah yang melakukan kegiatan usaha baru harus melakukan pembukuan apabila memiliki omzet minimal Rp4,8 miliar per tahun. “Bagi wajib pajak yang melakukan […]
-
Kejar Target Penerimaan, Camat dan Lurah Diminta Dorong WP Bayar PBB
Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan meminta camat dan lurah turut mendorong wajib pajak melaksanakan kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang Herli Kurniawan mengatakan camat dan lurah dapat mengimbau wajib pajak di sekitarnya untuk membayar pajak. Dengan imbauan dari camat dan lurah, dia berharap wajib pajak dapat membayar […]
-
Beli Rumah Subsidi Kini Bebas Pajak Sampai Rp24 Juta, Cek Syaratnya
JAKARTA. Pemerintah memberikan instrumen fiskal berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas rumah umum/tapak dan rumah susun yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PM) 60/PMK.010/2023. Dengan PMK ini, setiap rumah mendapatkan fasilitas berupa pembebasan PPN sebesar 11% dari harga jual rumah tapak atau antara Rp16 juta-Rp24 juta untuk setiap unit rumah. “Fasilitas pembebasan PPN ini […]
WA only