NEWS
-
Aparat Pajak Kian Piawai Pungut Setoran Pajak Konsumsi
Daya pungut pemerintah dalam mengejar setoran pajak atas konsumsi terus membaik meskipun diselimuti berbagai tantangan perekonomian, seperti inflasi yang tinggi. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dan reformasi perpajakan yang dilakukan. Apalagi, peningkatan aktivitas masyarakat yang berdampak ke konsumsi masyarakat juga berkaitkan dengan menguatnya pajak konsumsi alias pajak pertambahan nilai (PPN). […]
-
WP Tidak Kunjung Lunasi Utang Pajak, Layanan Publik Bisa Diblokir
Pemerintah dapat melakukan pemblokiran layanan publik tertentu atas rekomendasi atau permohonan dari dirjen pajak. Ketentuan yang diatur dalam PMK 61/2023 tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (20/6/2023). Sesuai dengan ketentuan Pasal 146 ayat (1) PMK 61/2023, dalam mendukung pelaksanaan tindakan penagihan pajak, dirjen pajak dapat memberikan rekomendasi dan/atau mengajukan permohonan […]
-
Aturan PPN Sri Mulyani Dikritisi, Biaya Logistik Bisa Naik
Lembaga penelitian dan pengembangan logistik maupun supply chain, Supply Chain Indonesia (SCI), memperkirakan biaya logistik akan naik seiring dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.03/2022. Peraturan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu pada 30 Maret 2022 itu dinilai dapat membebani biaya logistik. Ketentuan PPN atas penyerahan Jasa Kena […]
-
Tetapkan Besaran Dasar Pengenaan PBB-P2, Begini Pedoman dari Pusat
JAKARTA, Peraturan Pemerintah No. 35/2023 turut memberikan pedoman bagi bupati dan wali kota dalam menetapkan besaran nilai jual objek pajak (NJOP) yang menjadi dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2). Merujuk pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2023, dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari […]
-
Sri Mulyani Perbarui Aturan Bantuan Penagihan Pajak Lintas Yurisdiksi
enteri Keuangan Sri Mulyani resmi memperbarui tata cara pelaksanaan bantuan penagihan pajak dengan yurisdiksi mitra. Hal ini sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/2023. Beleid ini bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tindakan penagihan pajak, mengingat adanya penyesuaian ketentuan terkait bantuan penagihan pajak dengan yurisdiksi mitra berdasarkan UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan […]
WA only