NEWS
-
Aturan Pajak Natura Terbit Juni 2023, Fasilitas Kantor ke Karyawan Bakal Kena PPh
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan aturan pajak natura akan terbut Juni 2023. Natura adalah fasilitas kantor atau kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk barang pada pegawai atau karyawan. Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Kemenkeu Hestu Yoga Saksama menjelaskan, aturan pajak natura akan diterbitkan di Juni 2023. “Ini mudah-mudahan bulan depan, sebulan ke […]
-
13,3 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Hingga 10 Mei 2023
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat 13,3 juta wajib pajak (WP), baik orang pribadi maupun badan, telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) per 10 Mei 2023. Jumlah ini naik 2,84 persen dibandingkan 2022, yaitu 12,9 juta laporan SPT. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo merinci 13,3 juta WP yang telah melaporkan SPT terdiri atas 975 […]
-
Dirjen Pajak: SPT Tahunan Badan Usaha Tumbuh 7,3% Tahun Ini
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan, sampai dengan batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak Badan per 10 Mei 2023 telah mencapai 975.194 badan usaha. Angka ini tumbuh 7,30% dari 908.860 badan usaha pada 2022. “Badan SPT-nya tumbuh 7,3 persen. Terkumpul 2022 kemarin 908.860, kemarin 2023 sekitar 975.184 dan apabila kita coba bandingkan 2021 […]
-
WP OP Terlanjur Ajukan Restitusi Pasal 17B, Begini Tindak Lanjutnya
Permohonan restitusi berdasarkan Pasal 17B UU KUP yang diajukan secara lengkap hingga 31 Mei 2023 oleh wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan dengan lebih bayar maksimal Rp100 juta akan ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-5/PJ/2023. Tindak lanjut berdasarkan PER-5/PJ/2023 diterapkan jika DJP hingga 31 Mei 2023 belum melakukan pemeriksaan atas permohonan restitusi […]
-
Restitusi WP OP Dipangkas Jadi 15 Hari Kerja, Ini Pernyataan Resmi DJP APBN, artikel pajak, berita pajak, DPR, efek tax amnesty, kebijakan artikel pajak, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah APBN, nilai jual objek pajak, NJOP, pajak, pajak bumi dan bangunan, pajak indonesia, Pajak Pertambahan Nilai, PBB, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, PPh, PPh migas, PPh nonmigas, PPn, repatriasi dana dari luar negeri
Mulai 9 Mei 2023, Ditjen Pajak (DJP) mempercepat proses restitusi bagi wajib pajak orang pribadi, dari semula selama 12 bulan menjadi tinggal 15 hari kerja saja. Kemudahan tersebut diberikan khusus kepada wajib pajak orang pribadi yang mengajukan restitusi PPh orang pribadi sesuai Pasal 17B dan 17D UU KUP dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp100 […]
WA only