NEWS
-
Kenaikan NJOP Belum Tentu Naikkan Tagihan PBB, Begini Ketentuannya
Dengan diundangkannya UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) tidak serta merta diikuti dengan kenaikan PBB terutang. Berdasarkan Pasal 40 UU HKPD, NJOP yang digunakan pemerintah daerah (pemda) untuk menghitung PBB adalah sebesar 20% hingga 100% dari NJOP yang tidak dikurangi NJOP tidak kena […]
-
Relaksasi Pajak, Otoritas India Pangkas Tarif PPh Orang Pribadi
Pemerintah India berencana merombak ketentuan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi guna meringankan beban wajib pajak kelas menengah. Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman mengatakan tarif tertinggi PPh orang pribadi dipangkas dari 42,74% menjadi 39%. Adapun rencana tersebut disampaikan menteri keuangan dalam pidato penyampaian rancangan anggaran 2023-2024, “Tarif PPh orang pribadi di India termasuk yang tertinggi di […]
-
Ada Cap Kode yang Berbeda, Faktur Pajak Dibuat Sesuai Fasilitas PPN
Pengusaha kena pajak (PKP) perlu membuat faktur pajak atas penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) sesuai dengan fasilitas PPN yang digunakan dalam transaksi yang terjadi. Misalnya, dalam satu transaksi terdapat lebih dari 1 jenis BKP dan/atau JKP dengan kode cap yang berbeda-beda maka faktur pajaknya perlu dibuat masing-masing sesuai dengan fasilitas […]
-
Industri Manufaktur Tumbuh 5,01% di 2022, Tiga Sektor Ini Jadi Penopang
Industri pengolahan atau manufaktur nonmigas tumbuh 5,01% di sepanjang tahun 2022. Capaian ini lebih tinggi dibanding angka pertumbuhan pada tahun 2021 yang sebesar 3,67%. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, sektor industri menjadi penopang utama terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,31% pada 2022. Agus menjelaskan, di tengah perlambatan ekonomi global, utilisasi sektor industri manufaktur […]
-
Jelang Subsidi Mobil Listrik, Ini Perbedaan Pajak dan Bea Masuk Mobil Listrik dengan ICE
Mobil listrik di Indonesia telah banyak mendapat hak istimewa, seperti tarif pajak lebih rendah, hingga pembebasan bea masuk. Belum lagi pembebasan dari tarif PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB yang berlaku pada 2025. Namun hak istimewa itu dianggap belum cukup optimal memperbesar populasi kendaraan bermotor listrik. Karena itu, pemerintah tengah merumuskan pemberian subsidi pembelian kendaraan […]
WA only