Realisasi PAD Turun dari Target, Wabup Nunukan Hanafiah Sebut Pengusaha tak Taat Bayar Pajak

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) terjadi penurunan dari target yang telah ditetapkan.

Diketahui realisasi PAD tahun 2021 sebesar 154 persen dari target anggaran.

Namun pada tahun 2022, PAD mengalami penurunan, yang mana terealisasi sebesar 81,11 persen dari target Rp130,699 miliar.

Wakil Bupati (Wabup) Nunukan, Hanafiah mengatakan realisasi PAD Kabupaten Nunukan cenderung fluktuatif akibat masih banyak pengusaha yang tidak taat membayar pajak.

“PAD belum maksimal karena masih banyak warung makan dan restoran yang belum taat bayar pajak. Termasuk perusahaan besar dari sektor sawit,” kata Hanafiah kepada TribunKaltara.com, Minggu (23/07/2023),

Hanafiah secara terang-terangan menyebut dua perusahaan sawit yang terbilang besar di Kabupaten Nunukan yakni PT SIL dan PT SIP belum membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

“Pemerintah daerah sempat proyeksi akan menerima BPHTB dari beberapa HGU (hak guna usaha) perusahaan yang besar. Sumber PAD yang besar berasal dari HGU. Dua perusahaan yang belum clear yakni PT SIL dan PT SIP. Mungkin di atas 20-an persen. Kami akan tetap kejar itu,” ucapnya.

Menurutnya, terobosan meningkatkan PAD tidak lain adalah kesadaran wajib pajak untuk taat membayar pajak.

“Warung makan, restoran, termasuk cafe harusnya aktif pungut pajak 10 persen dari konsumen. Pajak 10 persen itu include dengan harga makanan. Jadi tidak susah kalau mau pungut pajak. Apalagi sekarang sudah ada aplikasi agar lebih mudah bayar pajak,” ujarnya.

Selain kepada pengusaha, Hanafiah juga meminta kepada masyarakat agar lebih pro aktif membantu pemerintah daerah dengan cara taat membayar pajak.

“Pajak itu akan kembali kepada masyarakat berupa pembangunan dan pelayanan yang maksimal. Sehingga butuh kerjasama dari semua stakeholder mulai masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Potensi kita untuk meningkatkan PAD besar,” ungkapnya.

Sumber: kaltara.tribunnews.com