NEWS
-
Omzet Lampaui Rp4,8 M di Tengah Tahun, Masih Bayar PPh Final UMKM?
Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan wajib pajak UMKM yang membukukan peredaran bruto atau omzet melebihi Rp4,8 miliar dalam tahun pajak berjalan tetap menggunakan skema PPh final 0,5% sampai dengan akhir tahun. Penjelasan DJP tersebut menjawab pertanyaan dari warganet yang mengaku telah mencetak omzet di atas Rp4,8 miliar pada Agustus 2022. Sebagai informasi, wajib pajak bersangkutan telah […]
-
Optimalkan Pungutan Pajak Pusat dan Daerah
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), menjadi salah satu yang turut menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah tahap IV antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan 84 pemerintah daerah (pemda) yang dilaksanakan di Jakarta beberapa waktu lalu. Dari Kaltara, hadir secara langsung melakukan penandatangan […]
-
Pengumuman, Ini Tiga Agenda Penting di Pasar Kripto Pekan Ini
Pasar kripto akan menjalani tiga agenda penting dalam sepekan mendatang atau hingga tanggal 25 September 2022. Sebelumnya, agenda yang paling ditunggu-tunggu yaitu The Merge berhasil dirampungkan Ethereum pada 15 September lalu. Sejumlah agenda penting tersebut merupakan nilai fundamental yang akan berpengaruh pada harga mata uang kripto. Berikut adalah tiga agenda penting kripto selengkapnya dalam sepekan […]
-
Wajib Pajak Ingin Pindah KPP, Bagaimana Caranya?
Wajib pajak yang berpindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dapat mengajukan permohonan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar ke Ditjen Pajak (DJP). Permohonan pemindahan dilakukan secara elektronik dengan mengisi formulir pemindahan wajib pajak dan meng-upload dokumen pendukung ke aplikasi registrasi yang disediakan DJP. “Formulir pemindahan wajib pajak yang telah diisi dan disampaikan melalui aplikasi registrasi dianggap […]
-
Kemplang Pajak Sampai Ratusan Juta, Tanah Milik Direktur Ini Disita
Penyidik dari Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Timur III menyita aset milik tersangka berinisial NH yang juga menjabat sebagai direktur PT SBAP. Kanwil DJP Jawa Timur III menyebut NH ditengarai tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut serta tidak menyampaikan SPT Masa PPN pada Juni hingga Desember 2019. “Penyitaan tersebut dilakukan terkait adanya tindak […]