NEWS
-
Gara-Gara Punya Tunggakan, 100 Wajib Pajak Dipanggil Juru Sita ke KPP
MUKOMUKO, DDTCNews – Sebanyak 100 wajib pajak diundang oleh Juru Sita KPP Pratama Bengkulu Satu. Usut punya usut, mereka adalah wajib pajak yang tercatat memiliki tunggakan atau utang pajak, termasuk yang disebabkan keterlambatan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Undangan tersebut disampaikan oleh KP2KP Mukomuko, Bengkulu. Kantor pajak sengaja mengundang seluruh wajib pajak yang tercatat masih […]
-
Naikkan Pajak Ekspor Batu Bara
JAKARTA – Pemerintah semestinya menaikkan tarif ekspor energi kotor batu bara, minimal 25 persen. Sebab, saat ini para taipan batu bara mendulang untung besar dari kenaikan harga komoditas tersebut di pasar global. Sementara di dalam negeri pemerintah terpaksa mengencangkan ikat pinggang karena makin kecilnya ruang fiskal dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Padahal, […]
-
Beli iPhone 14 di Luar Negeri? Ini Cara Hitung Pajak dan Bea Masuknya
JAKARTA – Ditjen Bea dan Cukai mengingatkan adanya kewajiban perpajakan yang harus diselesaikan masyarakat ketika membeli handphone, seperti iPhone 14, dari luar negeri. Melalui akun Twitter @beacukaiRI, DJBC memberikan simulasi penghitungan kewajiban perpajakan ketika membeli iPhone dari luar negeri. Ada 2 skema yang bisa dilakukan. Pertama, membeli langsung di luar negeri lalu dibawa ke Indonesia. Kedua, membeli lewat marketplace. “Udah siap buat berburu iPhone […]
-
Ditjen Pajak: Setoran PMSE Tembus Rp 8,2 Triliun hingga Bulan Lalu
Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan melaporkan, hingga 31 Agustus 2022, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sudah mencapai Rp 8,2 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor menyampaikan, penerimaan tersebut berasal dari Rp 731,4 miliar setoran tahun 2020, sebanyak Rp 3,9 triliun setoran tahun 2021, […]
-
DPRD Bali usulkan regulasi penerimaan APBD, non pajak dan retribusi
Denpasar – DPRD Bali menyampaikan usulan Raperda tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, untuk memberikan payung hukum pengaturan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak dan retribusi daerah. “Karena ini (raperda) memang merupakan salah satu upaya kreatif dan inovatif yang dapat dilakukan dalam memberi payung hukum untuk […]
WA only