Mindblown: a blog about philosophy.
-
PLN: Akselerasi ekosistem mobil listrik butuh perluasan insentif fiskal
Jakarta. PT PLN (Persero) meminta pemerintah membuat kebijakan tambahan untuk mengakselerasi ekosistem mobil listrik agar dapat diterima masyarakat secara luas. Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan, pihaknya optimistis mobil listrik akan memberikan banyak manfaat bagi Indonesia, sehingga perlu kebijakan yang lebih menarik untuk membeli mobil listrik dibandingkan dengan mobil konvensional. “Kami berterima kasih pajak PPnBM […]
-
Pajak Mengincar Brankas Persembunyian Harta
JAKARTA. Kebijakan pemerintah untuk mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan atau NIK dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan berdampak besar bagi penerimaan pajak. Sebab dengan integrasi data ini, maka ke depan tidak ada lagi upaya menutupi harta kekayaan wajib pajak. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita menilai integrasi data NIK dan NPWP ini […]
-
Fitch Ratings Pertahankan Peringkat Utang Indonesia di Level BBB
Lembaga pemeringkat Fitch Ratings mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB atau investment grade dengan outlook stabil. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Rahayu Puspasari mengatakan hasil pemeringkatan tersebut menunjukkan kondisi ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah pandemi Covid-19. Di sisi lain, hal itu juga mengindikasikan meski pemulihan ekonomi mulai terjadi, tapi ketidakpastian masih tinggi. “Keputusan lembaga pemeringkat […]
-
Sri Mulyani Prediksi Ekonomi Akhir Tahun Moncer, Bisa Tembus Berapa?
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi ekonomi di kuartal IV-2021 terjadi perbaikan. Hal ini seiring rendahnya kasus COVID-19. “Saat ini kuartal keempat pemulihan mulai terjadi akselerasi kembali. Seiring dengan kasus COVID-19 yang bisa dikendalikan pada tingkat yang rendah,” kata Sri Mulyani dalam Live Kongres AAIPI Tahun 2021 secara virtual, Selasa (23/11/2021). “Kita berharap […]
-
Harmonisasi Regulasi Perpajakan Dukung Implementasi Pajak Digital
Pemerintah telah melakukan harmonisasi regulasi perpajakan yang menunjang implementasi pajak digital. Dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada 29 Oktober 2021 lalu, sepuluh aturan perundang-undangan berkaitan dengan perpajakan telah diubah. “CIPS mengapresiasi adanya penambahan Pasal 32A yang memberikan landasan hukum bagi Kementerian Keuangan untuk menunjuk Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) […]
Got any book recommendations?
WA only