NEWS
-
Menyelami Sejarah Lembaga Peradilan Bidang Pajak di Indonesia
Dalam praktik perpajakan tak jarang timbul perbedaan interpretasi aturan antara wajib pajak dan pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Perbedaan interpretasi ini tak jarang pula menimbulkan sengketa pajak. Oleh karena itu, pemerintah membentuk institusi peradilan yang secara khusus menangani sengketa pajak. Institusi ini dikenal sebagai Pengadilan Pajak, yang ditetapkan sejak […]
-
Alasan Kripto Kena PPN: Bukan Alat Tukar Resmi, Bukan Surat Berharga
Pemerintah menyatakan bahwa aset kripto merupakan sebuah komoditas, sehingga memenuhi kriteria sebagai objek pajak pertambahan nilai atau PPN. Pada Mei 2022 nanti, transaksi kripto resmi mulai dikenakan pajak. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang PPN dan Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Poin-poin aturan itu mulai berlaku pada bulan depan. Direktur […]
-
Objek Pajak Baru, Pemerintah Terapkan Aturan Perpajakan Kripto Secara Mudah dan Sederhana
Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagaimana perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi kripto yang berkembang di masyarakat. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor mengungkapkan bagaimana pajak memandang […]
-
3 Bulan PPS, KPP Ini Sudah Kirim Ribuan Surat Imbauan kepada WP
KPP Pratama Pulogadung, Jakarta Timur sudah mengirimkan 1.455 surat imbauan keikutsertaan program pengungkapan sukarela (PPS) kepada wajib pajak, hingga akhir Maret 2022. Kepala KPP Pratama Jakarta Pulogadung Sri Yulianingsih menyampaikan, surat yang dikirim berisi imbauan agar WP mengikuti PPS melalui DJP Online. Wajib pajak yang diimbau diantaranya yang memiliki harta berupa kas dan setara kas, […]
-
DJP: Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan 2021 WP Badan Baru 22,32%
Ditjen Pajak (DJP) melaporkan tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2021 untuk wajib pajak badan baru mencapai 22,32%. Perinciannya, hingga 12 Maret 2022 (pukul 11.15 WIB) tercatat ada 368.783 SPT Tahunan wajib pajak badan yang sudah dilaporkan. Sementara itu, total wajib lapor SPT Tahunan PPh badan mencapai lebih dari 1,65 juta wajib pajak. “Dari […]
WA only