NEWS
-
Pengawasan Dialihkan ke OJK, Aturan Pajak Kripto Akan Berubah!
Pengawasan transaksi atas aset kripto beralih dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada awal 2025. Atas peralihan tersebut aturan pajak atas transaksi kripto pun akan berubah. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi mengungkapkan […]
-
Begini Cerita Kemenkeu Soal Kompleksitas Pembangunan Coretax System
Kementerian Keuangan menyatakan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau coretax administration system (CTAS) di Indonesia menjadi salah satu proyek yang paling besar dan kompleks. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan tantangan pembangunan coretax sudah dimulai sejak persiapan, pengadaan, hingga eksekusi. Sebelum diterapkan, coretax juga harus melewati serangkaian […]
-
Omzet Sudah Rp4,8 Miliar, Ternyata Pengusaha Tak Harus ‘Langsung’ PKP
Pengusaha tidak memiliki kewajiban untuk langsung melaporkan usahanya guna dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) meski omzetnya sudah melewati Rp4,8 miliar dalam 1 tahun. Sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 164/2023, pengusaha dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada akhir tahun buku. “Kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana […]
-
Cara Ajukan Permohonan Peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak
KONSULTAN pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas konsultan pajak, pemerintah telah mengatur ketentuan mengenai konsultan pajak. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 11/2014 s.t.d.d PMK 175/2022. Berdasarkan beleid itu, setiap […]
-
DJP Akan Pakai Sistem Terbuka, Data Pribadi Wajib Pajak Aman?
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan mentransformasi sistem perpajakan menjadi terbuka alias open system sebagai upaya migrasi ke ekosistem digital. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak DJP Iwan Djuniardi menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga konsep transformasi yang diterapkan otoritas. Dalam ekosistem digital, lanjutnya, yang paling utama merupakan data. “Kalau […]
WA only