NEWS
-
Suntikan Modal dari Pemerintah Desa ke BUMDes Tidak Kena Pajak
Penyertaan modal yang diserahkan oleh pemerintah desa kepada badan usaha milik desa (BUMDes) tidak terutang pajak. Alasannya, penyertaan modal itu memang bukan merupakan objek pajak. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf c UU PPh, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal dikecualikan dari objek pajak. […]
-
Permohonan Penelitian di Kantor Pajak Ditolak? Bisa Jadi Ini Alasannya
Masyarakat umum, terutama mahasiswa, bisa melakukan penelitian atau riset di Ditjen Pajak (DJP) dan unit vertikalnya. Riset perpajakan ini bisa dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi, tesis, disertasi, karya ilmiah, atau penelitian untuk tujuan tertentu. Pengajuan permohonan riset bisa dilakukan secara onlina melalui eriset.pajak.go.id. Dalam beberapa kasus, DJP terpaksa menolak permohonan penelitian yang diajukan oleh mahasiswa. […]
-
Sri Mulyani serahkan kebijakan PPN 12 persen ke pemerintah baru
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan kelanjutan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen kepada pemerintahan baru. “Untuk PPN, kami serahkan kepada pemerintahan yang baru,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers usai menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) kepada DPR di Jakarta, Senin. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto […]
-
Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan Bisa Dicek di DJP Online
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) menyatakan wajib pajak orang pribadi bisa mendapatkan bukti potong PPh Pasal 21 bulanan form 1721-VIII melalui DJP Online. PPh Pasal 21 bulanan form 1721-VIII merupakan bukti potong yang harus diberikan oleh pemberi kerja setelah melakukan pemotongan PPh Pasal 21 setiap bulannya atas penghasilan yang diterima pegawai tetap. “Bila belum mendapatkan bukti […]
-
Catat Ya, Beli Rumah Bebas Pajak Cuma Sampai Bulan Depan
Jakarta. Kebijakan beli rumah bebas pajak atau Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% akan berlaku hingga akhir Juni 2024. Hal itu sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 tahun 2023. Melalui aturan tersebut, PPN DTP dibagi menjadi dua periode. Untuk penyerahan rumah tanggal 1 November 2023 – 30 Juni […]
WA only