NEWS
-
Pajak Karbon Tak Kunjung Diterapkan, Kemenkeu Ungkap Alasannya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum menerapkan pajak karbon meski sudah dikenalkan sejak tahun 2021 melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Analis Kebijakan Senior Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu, Hadi Setiawan mengatakan bahwa pemerintah masih berhati-hati dalam menentukan waktu dan mekanisme penerapan pajak karbon. Menurutnya, terdapat sejumlah pertimbangan strategis yang perlu diperhatikan sebelum instrumen tersebut […]
-
Tarik Investor ke RI Era GMT, Apindo Sebut Insentif Investasi Tak Cukup Hanya Pajak
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai penerapan global minimum tax (GMT) membuat pemerintah perlu memperluas strategi insentif investasi. Insentif pajak tetap menjadi salah satu pertimbangan investor, namun bukan lagi menjadi satu-satunya faktor penentu daya tarik investasi. Maklum, target pertumbuhan investasi yang dipatok pemerintah tahun depan sebesar 7%, untuk mendorong ekonomi Indonesia tumbuh 6% pada 2027. Ketua […]
-
Pajak Karbon Ditunda, Kemenkeu Tak Mau Subsidi Energi Membengkak
Penerapan pajak karbon di Indonesia hingga kini masih belum berjalan. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan salah satu pertimbangannya adalah potensi peningkatan beban subsidi dan kompensasi energi apabila harga karbon diterapkan saat sektor energi belum sepenuhnya siap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak karbon sejatinya dijadwalkan mulai berlaku pada 1 […]
-
Audit Khusus Restitusi Pajak Masuk RUU APBN 2027, Ini Penjelasan Konsultan
JAKARTA. Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 yang menambahkan ketentuan mengenai pemeriksaan dan/atau audit khusus dalam rangka restitusi pajak dinilai berpotensi mengubah mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang selama ini berjalan. Konsultan Pajak Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman mengaku cukup terkejut dengan rencana pemerintah dan DPR RI mencantumkan ketentuan audit […]
-
Wewenang Audit Khusus Menkeu atas Restitusi Pajak di 2027
Pemerintah dan DPR semakin memperkuat wewenang Menteri Keuangan untuk mengaudit penerimaan negara. Wewenang yang sudah ada sejak APBN 2026 ini dipertahankan dan dipertajam hingga ke ranah pengembalian kelebihan pembayaran pajak alias restitusi. Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027, Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah menyepakati perincian lebih lanjut atas […]
WA only