NEWS
-
Jasa Angkutan Umum di Jalan Bebas PPN, Kring Pajak: Kode Fakturnya 080
Jasa angkutan umum di darat merupakan salah satu jasa kena pajak yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari PPN mulai 1 April 2022 sehingga pengusaha kena pajak (PKP) yang menyerahkan jasa tersebut perlu menerbitkan faktur pajak. Kring Pajak menjelaskan bahwa jasa angkutan umum di darat yang sudah dikategorikan sebagai jasa kena pajak (JKP) ini diatur dalam UU […]
-
Harga minyak turun karena kekhawatiran pertumbuhan ekonomi lesu
Harga minyak mentah berjangka turun pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), karena kekhawatiran bahwa pertumbuhan ekonomi global yang lesu dapat mengurangi permintaan energi melebihi janji Arab Saudi untuk memperdalam pengurangan produksi. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli tergelincir 0,41 dolar AS atau 0,57 persen, menjadi menetap pada 71,74 dolar AS […]
-
Pedagang Baju Bekas Impor Siap Bayar Pajak
Pedagang Pakaian Impor Indonesia sepakat mau membayar wajib pajak sebagaimana yang diterapkan pelaku usaha tekstil di dalam negeri. Pasalnya, selama ini yang menjadi salah satu permasalahan pemerintah ingin memberantas pakaian bekas impor lantaran tidak membayar pajak sehingga merugikan ekonomi negara. “Dirjen pajak sudah katakan thrifting boleh bayar pajak, sedangkan sepekan lalu pak Zulhas (Menteri Perdagangan) […]
-
Kinerja PNBP di Kementerian dan Lembaga Bakal Dinilai Kemenkeu
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal melakukan penilaian terhadap kinerja pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kementerian dan lembaga (K/L) terkait seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/2023. Merujuk pada Pasal 185 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 155/2021 s.t.d.d PMK 58/2023, penilaian kinerja dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja pengelolaan PNBP. “Penilaian kinerja pengelolaan PNBP […]
-
Apa Kabar Pengenaan Pajak Karbon? Ini Kata Sri Mulyani
Pemerintah masih mematangkan rencana pengenaan pajak karbon. Topik tersebut menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (7/6/2023). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pengenaan pajak karbon perlu dilakukan secara hati-hati. Meskipun mempunyai tujuan baik berupa penurunan emisi, pengenaan pajak diupayakan tidak menimbulkan dampak negatif yang besar terhadap aktivitas ekonomi. “Penerapan pajak karbon akan dilakukan […]