NEWS
-
DJP: Pengelolaan Pajak Hiburan Tanggung Jawab Pemda
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan kewenangan pajak hiburan khususnya terkait konser di bawah pemerintah daerah (pemda). Adapun ketentuan mengenai pajak konser diatur pada ketentuan pajak hiburan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). “Memang ini (pajak konser) dalam UU HKPD, kami tidak pernah ngatur, karena itu […]
-
Pajak Natura Dimulai Juni 2023, Ada Fasilitas Kantor ke Karyawan Kena PPh
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa aturan terkait pajak natura atau pajak kenikmatan untuk karyawan akan terbit pada Juni 2023. Direktur Peraturan Perpajakan Yoga Saksama menuturkan bahwa pembuatan aturan sudah mencapai final dan menunggu harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. “Tinggal ditunggu saja, mudah-mudahan sebulan ke depan bisa kita terbitkan,” ujarnya dalam […]
-
Ternyata Ada 5 Bus Listrik yang Berpotensi Dapat Insentif PPN
Pemerintah telah meluncurkan program insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) atas pembelian kendaraan listrik roda empat dan bus. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kini memberitahukan bahwa ada sejumlah bus listrik yang berpeluang mendapatkan insentif PPN-DTP. Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif, menyebutkan, “Terdapat dua model Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Roda Empat […]
-
Jika Ikuti Rekomendasi Bank Dunia Soal Penghapusan PPN, Pemerintah Bisa Kehilangan Ratusan Triliun
Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) Kementerian Keuangan menanggapi rekomendasi Bank Dunia terkait penghapusan pembebasan pajak pertambahan nilai ( PPN ). Menurut DJP rekomendasi tersebut sejatinya bukan merupakan isu baru. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal memastikan bahwa penerapan kebijakan terkait PPN juga turut memperhatikan rekomendasi Bank Dunia. Termasuk rekomendasi soal penghapusan […]
-
Beli Barang Lelang Kena PPN 1,1 Persen, DJP: Lebih Murah!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan saat ini pemerintah menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap pembelian barang agunan sebesar 1,1 persen. Direktur Peraturan Perpajakan Yoga Saksama menjelaskan untuk barang lelang memang pada dasarnya telah dikenakan PPN sebelumnya. Pengenaan PPN atas penjualan agunan yang diambil alih (AYDA) telah diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) […]