NEWS
-
Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 yang Dipotong Atas Uang Pesangon
Pemberi kerja perlu memahami kembali bahwa pengenaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas uang pesangon bisa bersifat final atau tidak final. Peraturan Dirjen Pajak PER-68/PJ/2009 mengatur bahwa pengenaan PPh Pasal 21 atas uang pesangon bersifat final apabila pembayarannya dilakukan sekaligus atau bertahap dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender. Sementara itu, pengenaan PPh Pasal 21 atas […]
-
Ini Cara Lapor SPT Tahunan untuk Freelance atau Pekerja Lepas
Kewajiban pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT berlaku untuk semua orang yang memiliki penghasilan sesuai ketentuan, termasuk bagi pekerja freelance. Pekerja freelance atau pekerja lepas menjadi alternatif pekerjaan yang menjadi pilihan bagi sebagian orang. Dengan kemampuan yang mumpuni dan ketekunan, pekerjaan itu dapat memberikan penghasilan yang cukup, bahkan besar. Dalam kacamata perpajakan, pekerja freelance disebut […]
-
DJP Sebut Subjek PPh Final UMKM Ditambah Lewat PP 55/2022
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55/2022 tidak mengubah ketentuan PPh final UMKM yang selama ini termuat dalam PP No. 23/2018. Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Dedi Kusnadi mengatakan seluruh ketentuan PPh final UMKM pada PP 23/2018 dicantumkan kembali dalam PP 55/2022. Menurutnya, PP 55/2022 hanya menambahkan jumlah subjek PPh final UMKM. “Hanya […]
-
Presiden Bagikan 439.109 Kartu Tani dan Salurkan KUR BSI Rp 3 Triliun
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berhasil menutup Tahun 2022 dengan kinerja gemilang. Lewat strategic response yang tepat, BRI Group berhasil mencatatkan kinerja positif. Rekor laba Rp51,4 triliun mencapai akhir tahun lalu. Ini terungkap pada pemaparan kinerja BRI Kuartal IV 2022 di Jakarta, 8 Februari 2023. ”Alhamdulillah, kita selalu didampingi kawan setia, Si Untung dan […]
-
Tindak Lanjuti UU HKPD, Pemprov Mulai Rancang Perda Pajak Daerah
Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai merancang peraturan daerah (perda) mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Plh. Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Setda DIY Beny Suharsono mengatakan perda disusun untuk menindaklanjuti ketentuan perpajakan terbaru dalam UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). “Dengan UU HKPD inilah, pemerintah bisa memberi harapan pada […]
WA only