NEWS
-
Ramai Keluhan Wajib Pajak, Sri Mulyani Kunjungi Dapur Coretax
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengunjungi dapur sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak atau Coretax. Kunjungan dilakukan di tengah ramai keluhan kesulitan akses dari wajib pajak sepekan setelah Coretax resmi diterapkan. Bendahara Negara itu datang didampingi tiga wakil menteri pada Rabu, 8 Januari 2024. Ia mengatakan staf Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus bekerja memperbaiki sistem. […]
-
Sri Mulyani Beri Insentif PPnBM Mobil Listrik, Berlaku hingga Desember 2025
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan aturan baru terkait insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor listrik (KBL) roda empat. Aturan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 135 Tahun 2024, yang ditandatangani pada 31 Desember 2024. Aturan ini bertujuan mendukung percepatan program kendaraan listrik di Indonesia dengan memberikan pembebasan PPnBM […]
-
Kepatuhan pajak RI rendah, Luhut harap Coretax jadi solusi
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah, maka dia berharap sistem Coretax bisa menjadi solusi. “Contohnya, dari 100 juta lebih mobil dan motor, yang bayar pajak cuma 50 persen. Jadi, kepatuhan kita itu sangat rendah,” kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis. Menurutnya, digitalisasi bisa […]
-
Luhut Sebut Penunggak Pajak Nantinya Tak Bisa Urus Paspor
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, memperingatkan pengemplang pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Pasalnya, saat ini pemerintah sedang mempercepat transformasi ekonomi melalui digitalisasi. Digitalisasi akan mengintegrasikan semua data Wajib Pajak. Jika masih ada tunggakan pajak, proses administrasi seperti pembuatan paspor akan dipersulit. “Kamu ngurus paspor, tidak bisa karena kamu belum bayar pajak,” ujar […]
-
Ada Opsen Pajak, Tarif PKB dan BBNKB di Jawa Barat Diklaim Tidak Naik
Kebijakan opsen pajak resmi diberlakukan mulai Minggu (5/1/2024), sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan menyebabkan kenaikan pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). […]
WA only