Mindblown: a blog about philosophy.

Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai pemerintah tidak perlu menaikkan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dalam masa pemulihan ekonomi nasional. Sebab, menurut dia, masalah utama penerimaan pajak bukan soal tarif, tapi basis pajak yang masih rendah. “Termasuk kita perlu mengkaji penurunan batas treshold karena ada loophole memanfaatkan pajak final 0,5 persen bagi pengusaha di atas Rp 4,8 miliar,” […]

Penetapan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) yang naik menjadi 11% pada 1 April 2022 diyakini akan menimbulkan risiko terhadap pemulihan ekonomi . Terutama menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, ppn naik bakal menekan daya beli. “Soal PPN yang tarifnya akan naik sangat berisiko terhadap pemulihan ekonomi khususnya dampak ke daya beli kelas menengah pasti terasa,” […]

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat batal mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk barang/jasa seperti sembako hingga sekolah. Hal ini diutarakan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie OFP dalam Sidang Paripurna, Kamis (7/10/2021). Dolfie mengungkapkan, barang kebutuhan pokok atau sembako, jasa kesehatan, jasa keuangan, dan jasa pelayanan sosial akan terbebas dari PPN. “PDIP memperhatikan […]

Pelaku pasar cermati kenaikan tarif Pajak Penghasilan Dalam Negeri (PPN) menjadi 11% pada tahun 2022. Hal ini, dinilai Pilarmas Investindo Sekuritas dapat menjadi hambatan bagi pemulihan perekonomian Indonesia ke depanya. Dari sisi pemerintah sendiri, kenaikan pajak diperlukan untuk menekan inflasi pada tahun mendatang. Selain PPN, pemerintah juga akan menaikkan tarif pajak bagi wajib pajak (WP) […]

Pemerintah dan DPR menyepakati perubahan struktur lapisan penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai alat untuk redistribusi penghasilan. Melalui RUU HPP, pemerintah akan mengenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 5% atas penghasilan kena pajak sampai dengan Rp60 juta, bukan sampai dengan Rp50 juta sebagaimana yang berlaku dalam UU PPh saat […]