NEWS
-
Sisa 14 Hari Lagi, 87.667 Wajib Pajak Sudah Ikut Tax Amnesty Jilid II
JAKARTA. Wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II makin bertambah. Hingga Kamis (16/6), Tax Amnesty telah diikuti oleh 87.667 wajib pajak dengan 104.714 surat keterangan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu), pajak penghasilan (PPh) yang diterima negara dari program tersebut mencapai Rp 19,52 triliun dari total pengungkapan […]
-
Ohhh Ternyata Ini Alasan DJP Mau Pungut Bea Meterai di e-Commerce
Pemerintah berencana mengenakan bea meterai elektronik untuk dokumen syarat dan ketentuan atau terms and conditions (T&C) platform digital termasuk e-commerce.Rencana ini akan diterapkan untuk membantu penerimaan negara. Kira-kira sistemnya sudah siap belum? Kasubdit PPN Perdagangan, Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Bonarsius Sipayung mengungkapkan rencana ini masih dibahas intensif. […]
-
Jelang berakhir, Harta Terungkap Lewat PPS alias “Tax Amnesty II” Hampir Rp 200 Triliun
Jakarta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tersisa 13 hari lagi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat hingga 16 Juni 2022 pukul 08.00 WIB, sudah ada 87.677 wajib pajak yang ikut program pengungkapan sukarela (PPS) dengan 104.714 surat keterangan. Dikutip dari laman pajak.go.id, Jumat (17/6/2022), Pemerintah berhasil mengungkap nilai harta bersih peserta PPS sebesar Rp 195,5 triliun. Pemerintah juga mengantongi PPh final sebanyak Rp […]
-
Belum Ada Teknis Pelaporan PTKP Rp500 Juta UMKM, Begini Imbauan DJP
JAKARTA, Sampai saat ini belum ada klausul wajib lapor secara bulanan bagi wajib pajak orang pribadi UMKM terkait dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) hingga Rp500 juta dalam 1 tahun. Ditjen Pajak (DJP) melalui kanal media sosialnya mengonfirmasi bahwa memang belum ada aturan turunan dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang memerinci ketentuan soal peredaran […]
-
Pemusatan PPN di Luar KPP BKM? Begini Ketentuan Alamat di Faktur Pajak
JAKARTA, Ditjen Pajak (DJP) menegaskan ketentuan alamat pada faktur pajak yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (6) PER-03/PJ/2022 tidak berlaku untuk pembeli dengan pemusatan PPN terutang di luar KPP BKM. Pasal 6 ayat (6) PER-03/PJ/2022 hanya berlaku untuk pembeli dengan pemusatan PPN terutang di KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan […]
WA only