Mindblown: a blog about philosophy.
-
Tingkat kepatuhan wajib pajak Sulut lapor SPT capai 76,86 persen
Tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam pelaporan SPT Tahunan mencapai 76,86 persen hingga pekan keempat Mei 2023. Kepala Kanwil DJP Suluttenggomalut, Arif Mahmudin Zuhri, di Manado, Selasa, mengatakan dari 195.694 target SPT, yang dilaporkan sebanyak 150.416 SPT atau 76,86 persen. “Dengan rincian sebanyak 5.800 WP badan dan 144.616 WP pribadi,” […]
-
Miliki Tunggakan Pajak Rp6 Miliar dan Disandera, WP Ini Kirim Surat ke Sri Mulyani Untuk Dibebaskan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan tindakan penyanderaan terhadap seorang direktur perusahaan, karena memiliki tunggakan pajak sebesar Rp6 miliar. Penyanderaan dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat (Kanwil DJP Jakbar) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kembangan sejak Februari 2023. Adapun sosok yang disandera oleh Kanwil DJP Jakbar dan KPP Pratama Jakarta […]
-
Negara Rugi Miliaran Rupiah, Penyidik Ditjen Pajak Sita Aset Pengemplang Pajak,
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) melakukan penyitaan aset milik tersangka kasus pidana di bidang perpajakan berinisial HW. Penyitaan dilakukan oleh Tim Penyidik PNS Kanwil DJP Sulselbartra dengan didampingi Tim Seksi Korwas PPNS Polda Sultra di Kelurahan Lamokato Kabupaten Kolaka, Selasa (23/5). Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Arridel Mandra […]
-
Negara Mitra IPEF Sepakat Perangi Pencucian Uang, Penggelapan Pajak hingga Korupsi
Pada penyelenggaraan Indo-Pacific Economic Framework Ministerial Meeting (IPEF-MM) hari Sabtu (27/05), para Menteri dan Pejabat Senior dari 14 negara Anggota IPEF yaitu Australia, Brunei Darussalam, Fiji, India, Indonesia, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, Amerika Serikat dan Vietnam kembali bertemu untuk membahas status negosiasi dan menyambut baik kemajuan Pilar IV yang dicapai […]
-
Usai Dipanggil KPK, Pegawai Pajak yang Buka Jasa Konsultan Tutup Usaha
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan ada empat orang pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang sudah dipanggil untuk mengklarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Keempatnya dipanggil oleh tim Direktorat LHKPN KPK lantaran diketahui turut memiliki usaha yang berpotensi memiliki konflik kepentingan, dengan tanggung jawab mereka di masing-masing Ditjen Kementerian. […]
Got any book recommendations?
WA only