Mindblown: a blog about philosophy.
-
Wajib Pajak Mau Bayar PBB Pedesaan dan Perkotaan, Begini Syarat dan Ketentuannya
Jakarta. Kepemilikan hunian pribadi di tengah gemerlapnya kota metropolitan seperti Jakarta kerap menjadi impian banyak individu. Jakarta, yang merupakan pusat kegiatan ekonomi dan bisnis, membawa konsekuensi harga properti yang melambung tinggi, termasuk pajak yang tidak kalah mahal. Oleh karena itu, bagi para pemilik rumah, istilah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sudah menjadi […]
-
DJP Prioritaskan Pemeriksaan terhadap SPT yang Lebih Bayar dan Rugi
Ditjen Pajak (DJP) memprioritaskan kegiatan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang menyampaikan SPT dengan status merugi dan SPT yang menyatakan kelebihan pembayaran. Penyuluh Pajak Ahli Pertama DJP Iqbal Rahadian mengatakan wajib pajak dengan 2 kriteria SPT tersebut masuk dalam prioritas pemeriksaan mengingat terdapat uang pajak yang harus dikembalikan kepada wajib pajak dimaksud. “Itu bagian dari skala […]
-
Kejar Target Penerimaan, Kantor Pajak Blokir Serentak Rekening Penunggak Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jawa Timur telah melaksanakan pemblokiran rekening penunggak pajak dengan cara serentak sebanyak 1.182 berkas piutang pajak yang disampaikan ke 10 bank besar di wilayah Jakarta dan Tangerang. Kegiatan ini dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III, dan Kantor Wilayah DJP Jawa […]
-
WP Meninggal Tak Tinggalkan Warisan, Hapus NPWP Bisa Diajukan Keluarga
Bagi wajib pajak orang pribadi yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, penghapusan Nomor Pokok Wajib Paajak (NPWP) miliknya bisa diajukan oleh keluarga sedarah atau semenda. Sementara bagi wajib pajak orang pribadi yang meninggal dunia dan masih ada warisan maka terhadap NPWP-nya diubah menjadi wajib pajak warisan belum terbagi. Selanjutnya, apabila warisan sudah selesai dibagi […]
-
Dokumen Ini Perlu Dilampirkan saat Ungkap Ketidakbenaran Pengisian SPT
Wajib pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UU KUP harus mengungkapkan ketidakbenaran tersebut dalam laporan tersendiri. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 17/2013 s.t.d.t.d PMK 18/2021, laporan tersendiri tersebut disampaikan ke kantor pelayanan pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. “Laporan tersendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat […]
Got any book recommendations?
WA only