Author: Admin 20
-

Rencana Ombudsman RI, Permintaan Klarifikasi Ditjen Pajak, dan Harapan UD Pramono…
Ombudsman RI akan memanggil Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk meminta klarifikasi terkait pemblokiran rekening UD Pramono akibat tunggakan pajak sebesar Rp 670 juta. UD Pramono merupakan pengepul susu yang berlokasi di Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menjelaskan bahwa pemanggilan Ditjen Pajak diperlukan untuk mengklarifikasi masalah yang […]
-

Sri Mulyani Siap Berburu ‘Harta Karun’, Belum Pernah Tersentuh Pajak!
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan komitmen Kementerian Keuangan untuk berburu “harta karun” pajak yang selama ini belum terjamah Direktorat Jenderal Pajak. Harta karun itu selama ini dikenal sebagai aktivitas ekonomi yang belum tersentuh oleh fiskus pajak, sebab masih dalam bentuk aktivitas ekonomi ilegal, atau yang juga biasa disebut underground maupun shadow economy. “Ini yang […]
-

Sri Mulyani soal PPN 12 Persen di 2025: APBN Harus Dijaga Kesehatannya
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 2025 masih sesuai dengan amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ia juga menegaskan belum ada pembahasan pemberlakuan kenaikan pajak akan ditunda. Meski banyak perdebatan menaikkan pajak di tengah pelemahan daya beli, Sri Mulyani mengingatkan APBN sebagai instrumen penyerap kejut (shock […]
-

Elastisitas Pajak Minus, Penerimaan Tak Sejalan dengan Pertumbuhan Ekonomi
Tax buoyancy atau elastisitas penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto berada di nilai -0,47 per Kuartal III/2024 atau selama Januari-September 2024. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan penerimaan pajak. Sebagai informasi, idealnya nilai tax buoyancy adalah 1. Nilai tersebut menandakan bahwa setiap 1% pertumbuhan ekonomi menghasilkan penerimaan pajak yang juga sebesar 1%. […]
-

Rasio Pajak RI Dinilai Mampu Capai 15% Tanpa Bentuk Badan Penerimaan Negara
Pengamat pajak menilai pemerintah sangat mungkin untuk mengerek tax ratio ke angka 15%, bukan 23% sebagaimana target Prabowo, meski tanpa pembentukan Badan Penerimaan Negara. Pengamat pajak sekaligus Founder Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam menyampaikan bahwa untuk mencapai tax ratio setidaknya ke angka 15%, Indonesia perlu mengubah struktur penerimaan pajak. Semula berfokus pada nominal penerimaan […]
WA only