Author: Admin 20
-
Indonesia Bisa Tak Defisit APBN Lagi, Asal Rasio Pajak 15%
Guru Besar Politik Hukum Pajak Universitas Islam Sultan Agung atau Unissula Semarang Edi Slamet Irianto mengungkapkan Indonesia sangat mungkin untuk tidak lagi mengalami defisit APBN, asalkan tax ratio mampu mencapai 15% dari PDB. Edi menyampaikan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menyatakan tax ratio yang ideal untuk Indonesia adalah sebesar 15% untuk memenuhi kebutuhan […]
-
Prabowo Butuh Anggaran Jumbo, Kemenkeu Putar Otak Cegah Kebocoran Pajak
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan besarnya kebutuhan anggaran pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Hal itu terlihat dari beragam program prioritas yang dicanangkan, serta adanya tambahan kementerian dan lembaga (K/L) baru. Demikian kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti dalam diskusi bertajuk ‘Arah Kebijakan Perpajakan di Era […]
-
China Akan Pangkas Pajak Pembelian Properti
China berencana memangkas pajak pembelian rumah. Hal ini merupakan strategi pemerintah menghidupkan kembali pasar perumahan yang sedang lesu. Sumber Bloomberg menyebut, regulator China tengah menggarap proposal yang akan memungkinkan kota besar di China, seperti Shanghai dan Beijing, memangkas pajak akta jual beli bagi pembeli hingga 1% dari tingkat saat ini sebesar 3%. “Pemerintah kota memiliki […]
-
Ditjen Pajak Siap Revisi Kebijakan Demi Dukung Program Prabowo
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan siap melakukan penyesuaian alias revisi aturan maupun kebijakan dalam rangka mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti menyampaikan sesuai dengan Asta Cita milik Prabowo, terdapat program reformasi tata kelola perpajakan yaitu meningkatkan pendapatan negara baik dari pajak maupun bukan pajak untuk […]
-
Ini Aturan Pengiriman Keputusan dan Dokumen Elektronik ke Wajib Pajak
PMK 81/2024 turut mengatur ketentuan pengiriman keputusan dalam bentuk elektronik dan dokumen elektronik yang diterbitkan oleh dirjen pajak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PMK 81/2024, dirjen pajak mengirim keputusan dan dokumen elektronik kepada wajib pajak dalam bentuk elektronik melalui akun wajib pajak dan/atau pos elektronik wajib pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi Ditjen […]
WA only