Author: Admin 20
-
Kemenkeu Sebut Shadow Economy Ikut Pengaruhi Besaran Tax Ratio
Kementerian Keuangan menilai keberadaan kegiatan ekonomi yang tidak tercatat (shadow economy) turut menjadi faktor yang memengaruhi besaran tax ratio di Indonesia. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan angka tax ratio akan berbanding terbalik dengan jumlah shadow economy. Artinya, ketika aktivitas shadow economy di suatu negara cenderung tinggi, maka kebalikannya, tax ratio […]
-
Pemerintah Raup Pajak Digital Rp40,02 Triliun dari Kripto, Fintech Cs hingga Juli 2025
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp40,02 triliun hingga 31 Juli 2025. Direktur P2Humas DJP Kemenkeu Rosmauli menjelaskan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital itu merupakan akumulasi sejak 2020. “Kontribusi pajak dari sektor ekonomi digital menunjukkan tren positif, baik dari PPN PMSE, pajak kripto, pajak […]
-
Penerimaan Pajak Jakarta Tumbuh 27,75 Persen Hingga Juli 2025
Pemerintah Provinsi Jakarta membeberkan bahwa penerimaan pajak daerah Jakarta tumbuh 23,75% dari Rp22,25 triliun menjadi Rp27,54 triliun di periode Januari-Juli 2025. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jakarta, Lusiana Herawati mengemukakan bahwa tidak hanya pajak yang mengalami pertumbuhan, tetapi juga retribusi daerah yang ikut tumbuh hingga 16,46%. “Untuk penerimaan retribusi daerah ini di bulan Juni 2025 […]
-
Lakukan Transaksi Pinjaman Intragrup? Wajib Pajak Perlu Tahu Ini
UNTUK menjaga keberlanjutan usaha, perusahaan dituntut cermat dalam pemilihan sumber pendanaan. Salah satu strategi yang kerap dimanfaatkan adalah pendanaan yang dilakukan dengan perusahaan afiliasi atau biasa disebut dengan pendanaan intragrup. Skema yang umum digunakan adalah pinjaman, baik dari anak perusahaan kepada perusahaan induk maupun sebaliknya. Skema ini kerap dipilih sebagai alternatif dalam pendanaan suatu perusahaan […]
-
Karena Kondisi Ini, WP Orang Pribadi Harus Lakukan Perubahan Data
Wajib pajak harus melakukan perubahan data apabila data dan/atau informasi yang telah dilaporkan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Ditjen Pajak (DJP) telah mempertegas keharusan perubahan data melalui Perdirjen Pajak No. PER-7/PJ/2025. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) PER-7/PJ/2025, perubahan data tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan data. Untuk mengajukan permohonan tersebut, wajib pajak dapat menggunakan salah […]
WA only