Author: Admin 20
-

Kementerian Keuangan: Pajak Karbon Belum Prioritas di APBN 2026
DIREKTUR Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan pungutan pajak karbon belum menjadi prioritas untuk diterapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja (APBN) 2026. Pemerintah bakal lebih mengutamakan instrumen perdagangan karbon global. Febrio menyatakan pemerintah masih memprioritaskan target pertumbuhan ekonomi tahun depan. “(Pajak karbon) enggak prioritas. Kita fokus di belanja, pertumbuhan ekonomi,” ucapnya […]
-

Manuver Bos Pajak Kejar Target Setoran Rp 2.000 T
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan sejumlah strategi yang akan ia terapkan untuk mengejar target penerimaan pajak tahun ini senilai Rp 2.189,3 triliun, dan 2026 sebesar Rp Rp 2.357,7 triliun . Bimo memastikan, strategi yang akan dimanfaatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tidak dengan mengluarkan kebijakan perpajakan baru, seperti menaikkan tarif ataupun menyasar objek […]
-

Kemenkeu Siapkan Roadmap Pajak Karbon, Tarif Akan Ikuti Harga Pasar
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan bahwa pemerintah tengah menyusun peta jalan (roadmap) penerapan pajak karbon.Nantinya skema tarif akan merujuk pada harga karbon di pasar. “Harga karbon yang ada di pasar itu akan menjadi acuan bagi tarif pajak karbon,” ujar Febrio dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (17/11/2025). […]
-

Pajak Karbon Tak Kunjung Berlaku, Kemenkeu Beberkan Alasannya
Kementerian Keuangan mengungkapkan sederet alasan pemerintah belum menerapkan pajak karbon. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyebut penerapan pajak karbon memang telah diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Namun, penerapan pajak karbon juga perlu menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peta Jalan Pajak Karbon. “Kalau dari kami sendiri, perancangan peraturan turunan dari PP tentang Peta Jalan […]
-

Pesangon dan Uang Pensiun Tetap Kena Pajak
Kontroversi soal pengenaan pajak penghasilan (PPh) atas pesangon dan uang pensiun karyawan tampaknya masih akan berlanjut. Pekan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil beleid soal pajak atas pesangon pensiun yang diajukan sejumlah karyawan bank swasta. Putusan ini diambil MK pada Kamis (13/11), dalam sidang Pengucapan Putusan untuk perkara Nomor 186/PUU-XXII/2024 terkait permodang-Undang Nomor […]
WA only