Author: Admin 20

Belanja perpajakan direm karena faktor kondisi ekonomi dan untuk mengamankan penerimaan Wajib pajak harus bersiap. Tahun depan, pemerintah mulai mengerem pemberian insentif perpajakan. Pasalnya, berdasarkan Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, alokasi belanja perpajakan diperkirakan Rp 563,6 triliun. Secara nominal, angka ini masih menjadi yang tertinggi dibanding lima tahun terakhir. […]

PEMERINTAH memutuskan tetap melanjutkan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor properti hingga tahun depan. Insentif yang kali pertama diberikan pemerintah saat pandemi Covid-19 silam, diharapkan akan memacu permmintaan sektor perumahan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, alokasi pagu insentif PPN DTP untuk pembelian rumah tahun anggaran 2026 mencapai Rp 3,4 triliun. […]

Presiden Prabowo Subianto akan membacakan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN 2026 dalam rapat paripurna DPR pada Jumat (15/8/2025) esok. Sidang penyampaian nota keuangan merupakan momentum penting dalam siklus penganggaran nasional. Melalui pidato ini, presiden akan memaparkan arah kebijakan fiskal, target pertumbuhan ekonomi, proyeksi penerimaan negara, alokasi belanja, […]

Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menilai kontraksi tajam penerimaan pajak menjadi indikasi langsung perlambatan ekonomi nasional. Menurutnya, pelemahan ini disebabkan menurunnya kinerja tiga sumber utama penerimaan negara, yakni Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Pajak kenapa turun? Itu karena […]

Wajib pajak perlu mengubah persepsinya atas surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) yang dikirimkan oleh Ditjen Pajak (DJP). Founder DDTC Darussalam mengatakan SP2DK sesungguhnya adalah permintaan klarifikasi kepada wajib pajak atas data dan informasi yang dimiliki oleh DJP. Dengan demikian, SP2DK tidak memuat sangkaan dan tuduhan terhadap wajib pajak. “Menurut saya, SP2DK adalah […]