Author: Admin 20
-
Tutupi Defisit Anggaran 2026, Pemkot Bakal Naikkan Tarif Pajak Reklame
Pemkot Surabaya akan menaikkan pajak reklame tahun depan sebagai salah satu upaya dalam menutup kekurangan anggaran daerah akibat pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp1,3 triliun. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan keputusan tersebut ditetapkan seusai rapat paripurna pengesahan APBD 2026. Dia menegaskan pemkot berinovasi untuk menjaga stabilitas keuangan, […]
-
Insentif DTP Kini Bukan Belanja Pajak, Ini Saran BPK
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta pemerintah untuk memastikan kebijakan belanja perpajakan tetap sejalan dengan IMF Fiscal Transparency Code (FTC) 2019. Pasalnya, mulai tahun ini insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) tidak lagi dikategorikan sebagai belanja perpajakan akibat pemberlakuan PMK 122/2024 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 18 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran. “Pada pelaporan 2025, […]
-
Kantor Pajak Soroti Perbedaan Data Pusat dan Daerah Soal Sektor Usaha
Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Nusa Tenggara menggelar kegiatan diskusi perpajakan yang membahas berbagai tantangan dan strategi dalam meningkatkan kepatuhan pajak di daerah pada 4 November 2025. Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara Samon Jaya mengatakan pajak memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sayangnya, kinerja rasio pajak Indonesia saat ini masih relatif kecil ketimbang rata-rata dunia. […]
-
Penjualan Barang ke Rumah Ibadah Kena PPN? Ini Kata Kring Pajak
Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak menegaskan penyerahan atau penjualan barang kena pajak (BKP) oleh pengusaha kena pajak (PKP) kepada rumah ibadah terutang PPN. Menurut Kring Pajak, penyerahan yang dibebaskan dari PPN kepada rumah ibadah ialah jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah, sesuai dengan Pasal 4 Peraturan […]
-
WP Masih Nunggak Pajak, DJP Kirim Imbauan Resmi Lewat Email
Ditjen Pajak (DJP) kerap mengirimkan email blast kepada wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya ke kas negara. Email resmi dari otoritas tersebut bertujuan untuk mengingatkan wajib pajak untuk melunasi tunggakannya. Kegiatan email blast ini bukan bagian dari tindakan penagihan aktif DJP. “Email dari DJP ini cuma pengingat ya, bukan tindakan penagihan aktif. Jadi, kalo […]
WA only