Author: Admin 20
-

Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp 54,71 Triliun hingga Semester I-2026
Penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital terus menunjukkan tren positif. Hingga 30 Juni 2026, pemerintah berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 54,71 triliun yang berasal dari berbagai aktivitas ekonomi digital, mulai dari perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), transaksi aset kripto, fintech peer-to-peer (P2P) lending, hingga Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP). Kontributor terbesar masih berasal dari Pajak […]
-

Hari Pajak 2026, Kanwil DJP Jatim II Tekankan Integritas Pegawai
Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur II menggelar upacara bersama seluruh unit vertikal di Sidoarjo dalam rangka memperingati Hari Pajak 2026 pada 14 Juli 2026. Dalam amanat dirjen pajak yang dibacakan oleh Kepala Kanwil DJP Jawa TImur II Arridel Mindra, disampaikan penerimaan pajak tetap menjadi tulang punggung pembiayaan negara, yang terbukti dengan kontribusi […]
-

Purbaya Sebut Hasil Pembenahan DJP Sudah Mulai Terlihat
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan lonjakan penerimaan pajak pada semester I-2026 merupakan hasil dari pembenahan menyeluruh di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Perbaikan tersebut mencakup sistem kerja, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), hingga penerapan mekanisme penghargaan dan sanksi (stick and carrot) untuk meningkatkan kinerja aparatur perpajakan. “Kami mengerti tahun lalu ada inefisiensi sedikit di […]
-

Kemenkeu Pastikan Insentif Pajak di PFII Tetap Mengacu Global Minimum Tax 15%
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa pemberian insentif perpajakan kepada investor di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) akan mengacu pada standar internasional, tidak terkecuali penerapan pajak minimum global atau Global Minimum Tax (GMT). Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan GMT. Landasan hukumnya tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.136/2024, yang mana setiap perusahaan […]
-

Menkeu Kaji Usulan Buruh agar Pajak JHT Diturunkan, Lihat Dampaknya ke Penerimaan
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal mewakili para buruh mengajukan mengusulkan pemerintah menaikkan batas manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) menjadi 0% atau setidaknya batasnya dinaikkan menjadi Rp 400 juta. Menurutnya, ambang batas Rp 50 juta yang berlaku saat ini sudah tidak lagi relevan karena masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor […]
WA only