Author: Admin 17
-
DPR dan Pemerintah Sepakat Menaikkan Target Setoran Perpajakan pada RAPBN 2026
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat untuk mengerek target penerimaan perpajakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dalam kesepakatan DPR dan pemerintah, target penerimaan perpajakan ditetapkan pada kisaran 10,08% hingga 10,54% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka batas atas ini naik jika dibandingkan dengan KEM-PPKF yang diajukan pemerintah yang hanya dipatok […]
-
Marketplace Pungut Pajak, Penjual: Tenang atau Tegang?
Pajak, kata yang seringkali memicu kerutan dahi dan napas panjang. Bagi sebagian orang, pajak adalah beban yang menguras penghasilan. Di balik persepsi tersebut, pajak memiliki hakikat yang jauh lebih dalam yakni sebuah kewajiban, manifestasi kejujuran, dan wujud nyata dari semangat gotong royong untuk membangun negeri. Pajak juga menjadi cerminan dari kejujuran finansial. Sistem pajak yang […]
-
Aktifkan Akses Buat Faktur Pajak, WP Bisa Ajukan Klarifikasi Tertulis
Ditjen Pajak (DJP) berwenang menonaktifkan akses pembuatan faktur pajak, baik terhadap wajib pajak terindikasi penerbit maupun pengguna, berdasarkan hasil kegiatan intelijen perpajakan. Untuk mengaktifkan kembali akses pembuatan faktur pajak, wajib pajak harus menyampaikan klarifikasi kepada DJP. Klarifikasi dapat disampaikan secara langsung dan tidak boleh dikuasakan kepada pihak lain. Adapun klarifikasi dapat disampaikan secara tertulis. “Klarifikasi […]
-
DJP Kemenkeu Bantah Akan Pajaki Amplop Kondangan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membantah akan memajaki penerimaan dari amplop kondangan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli menganggap pernyataan dari DPR RI yang mengaku mendengar isu tersebut berasal dari kesalahpahaman prinsip perpajakan. “Kami perlu meluruskan bahwa tidak ada kebijakan baru dari Direktorat Jenderal Pajak maupun pemerintah yang secara khusus akan memungut […]
-
Wacana Revisi Aturan Pajak Kripto, Beli Bitcoin Cs Tak Kena PPN Lagi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan merevisi aturan pajak kripto, yang selama ini dianggap sebagai komoditas menjadi sebagai instrumen keuangan. Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menjelaskan bahwa perbedaan mendasar antara pajak komoditas (seperti kopi atau emas) dengan pajak instrumen keuangan (seperti saham atau obligasi) ada pada jenis penguatannya. “Jika dia […]