Author: Admin 17
-
Dispar Bali sebut pemkab dapat berikan insentif terkait pajak spa
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan insentif fiskal menyikapi keberatan pelaku usaha pariwisata mengenai kenaikan tarif pajak hiburan, termasuk pajak spa yang naik menjadi 40-75 persen. Tjok Pemayun di Denpasar, Kamis, menyampaikan ruang bagi pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan insentif fiskal tersebut terdapat dalam pasal 101 UU No. 1 […]
-
Menparekraf Imbau Pemda Sabar Menanti Judicial Review Pajak Hiburan di MK
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengajak pemerintah daerah (pemda) untuk menahan diri sejenak sebelum menerapkan tarif pajak hiburan berkisar antara 40 hingga 75 persen. Hal ini terkait dengan hasil uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Sambil menanti keputusan tersebut, Sandi berharap pemerintah […]
-
Pemkot Ini Tetapkan Tarif Pajak Hiburan Malam Sebesar 50 Persen
Pemkot Padang, Sumatera Barat menetapkan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan pada diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebesar 50%. Penetapan tarif itu tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Padang 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemkot Kota Padang menetapkan tarif tersebut sebagai tindak lanjut dari perubahan ketentuan dalam […]
-
Awas! Pajak Hiburan Naik Bakal Pengaruhi Investasi RI
Pengamat pajak menilai adanya kenaikan batas bawah pajak hiburan menjadi 40% dapat berpengaruh kepada kondisi investasi di Tanah Air. Dosen Ilmu Hukum Pajak Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Adrianto Dwi Nugroho menyampaikan tarif pajak hiburan yang bervariasi berpotensi menciptakan disparitas antarwilayah. “Nantinya dapat terjadi disparitas tarif antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya, sehingga […]
-
KPK Klaim Selamatkan Keuangan Daerah hingga 36,37 Triliun pada 2023
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah menyelamatkan potensi keuangan daerah hingga Rp36,37 triliun sepanjang 2023. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan KPK turut berkontribusi dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, KPK juga berupaya memperkuat peran koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di daerah. “KPK bersama pemda, kejaksaan, BPN, serta stakeholder terkait lainnya melakukan penyelamatan keuangan daerah […]
WA only