Author: Admin 17
-
Dibanding Energi Fosil, Tarif Pajak Konsumsi Listrik dari EBT Seharusnya Lebih Rendah
Pajak untuk sumber energi dari Energi Baru Terbarukan (EBT) seharusnya bisa lebih rendah daripada sumber energi yang masih menggunakan bahan bakar fosil. Seperti diketahui, berdasarkan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), tarif PBJT untuk konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan […]
-
Luhut Minta Pajak Hiburan 40%-75% Ditunda, Ini Alasannya
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan, kebijakan kenaikan pajak hiburan 40%-75% ditunda penerapannya. Luhut menyampaikan, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap Undang-undang No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sembari menunggu hasil judicial review yang diajukan sejumlah asosiasi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun, Luhut Pandjaitan mengeklaim telah […]
-
Peneliti Sebut Persoalan Pajak Hiburan Harus Disikapi dengan Bijak
Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya menyatakan terkait persoalan penerapan pajak hiburan mulai dari 40 persen hingga 75 persen harus disikapi dengan bijak. Peneliti senior PPKE FEB Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (17/1/2024), mengatakan, perlu ada diskusi mendalam antara pemerintah dengan para pelaku usaha […]
-
Ini Dampak TER PPh Pasal 21 ke Pemotongan dan Pengawasan Pajak
Penerapan tarif efektif rata-rata PPh Pasal 21 mampu menekan kompleksitas yang dihadapi, baik pemotong maupun otoritas. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (18/1/2024). Otoritas menilai dengan adanya tarif efektif rata-rata (TER) PPh Pasal 21 sesuai dengan PP 58/2023 dan PMK 168/2023, pemberi kerja dapat melakukan pemotongan PPh Pasal 21 […]
-
Tak Semua Pajak Hiburan Naik, Bioskop & Sirkus Turun Jadi 10%
Kementerian Keuangan menyatakan tidak semua tempat hiburan akan terkena aturan pajak 40-75%. Sebagian tempat hiburan seperti bioskop dan sirkus justru pajaknya turun menjadi 10%. “Ini bukti dukungan komitmen pemerintah bahwa pemerintah sangat berkomitmen dalam pengembangan pariwisata daerah,” kata Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana dikutip Kamis, (18/1/2024). Penurunan tarif tersebut […]
WA only