Author: Admin 17

Badan Legislasi DPR RI akhirnya buka suara mengenai Rancangan Undang-Undang tentang tax amnesty ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Ampuni dosa pengemplang pajak berkali-kali, aturan ini membuat publik marah. Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengakui awalnya memang Badan Legislasi DPR RI yang membuat usulan ini. Baleg, kata dia, awalnya mengusulkan adanya revisi Undang-Undang Nomor […]

DPR memasukkan Rancangan Undang-undang tentang Pengampunan Pajak atau amnesti pajak dalam prioritas program legislasi nasional atau prolegnas. Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2016 itu diputuskan dalam sidang paripurna Selasa, 19 November 2024. Substansi dari tax amnesty  masih akan dibahas dengan pemerintah. “Teknikal substansinya belum ada, kami baru membicarakan soal akan ada tax amnesty, itu […]

Program pengampunan pajak atau tax amnesty bakal bergulir lagi. Ini setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas). Artinya pemerintah akan kembali menjalankan tax amnesty jilid III. Namun, program tax amnesty ini dinilai sebagai kebijakan yang tidak […]

Pemerintah harus belajar dari India, yang kerap dikenal sebagai salah satu negara yang menggelar program pengampunan pajak atau tax amnesty berulang kali, namun gagal menaikkan kepatuhan pajak di negaranya. Ini karena wacana bergulirnya program tax amnesty jilid III muncul, setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak masuk ke […]

Indonesia ditahbiskan sebagai negara hukum (rechtstaat). Tapi, paradigma pembangunan hukum sedang menuju ke arah negara kekuasaan (machtstaat). Kecemasan itu tercermin dari sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memasukkan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (tax amnesty) dalam prolegnas 2025. Politik hukum rezim parlemen saat ini tampaknya lebih suka memberi ‘suaka’ pengemplang pajak ketimbang menguatkan supremasi […]