Author: Admin 18
-
Berjibaku Berburu Dana Konglomerat, dari Tax Amnesty, AEOI, hingga Family Office
Pemerintah sedang mematangkan family office untuk menarik dana milik konglomerat dari luar negeri. Supaya program itu berhasil, pemerintah menjanjikan fasilitas bebas pajak bagi para crazy rich yang mau menyimpan atau membawa hartanya ke Indonesia. Adapun gagasan tentang family office getol disuarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut bahkan mengklaim bahwa konsep […]
-
Prabowo Mau Tambah Utang, Setoran Pajak Harus Kencang
Rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menaikkan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 50%, sempat membuat pasar keuangan bergejolak. Kurs rupiah bahkan sampai terkapar di level atas Rp 16.400/US$ bulan lalu. Hal ini pun menjadi peringatan bagi pemerintahan baru kelak, agar berhati-hati dalam mengelola fiskal. Chief Economist CNBC Indonesia, Anggito Abimanyu mengatakan supaya […]
-
Pacu Industri Bahan Baku Obat, Kemenperin Usulkan Insentif Pajak
Kementerian Perindustrian mengusulkan beberapa insentif pajak untuk mendorong pengembangan industri bahan baku obat di Indonesia. Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin Reni Yanita mengatakan pengembangan bahan baku obat salah satunya membutuhkan insentif fiskal yang atraktif. Misal, pembebasan PPN terhadap bahan baku impor dan lokal untuk industri bahan baku obat. “Kami harapkan ada kebijakan […]
-
Dirjen Pajak: 400.000 Wajib Pajak Belum Padankan NIK-NPWP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) telah mencapai 99%. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo, dalam acara Spectacular dalam rangka memperingati Hari Pajak 2024, Minggu (14/7/2024). Suryo mengatakan, dengan pencapaian 99% tersebut, masih ada sebanyak 400.000 wajib pajak yang […]
-
Ingin Bebas Bayar PBB? NIK Wajib Pajak Harus Diperbarui, Ini Caranya
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pembebasan pokok PBB untuk tahun pajak 2024. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2024 Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan, serta kemudahan PBB-P2 Tahun 2024. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan itu adalah adanya sejumlah aturan tentang pembebasan pokok yang tercantum pada […]
WA only