Author: Admin 18

  • Syarat Kelas Menengah Beli Rumah Pakai Insentif PPN dari Sri Mulyani

    Syarat Kelas Menengah Beli Rumah Pakai Insentif PPN dari Sri Mulyani

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran insentif fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah senilai Rp 500 miliar pada Semester II-2024. Kebijakan ini telah dilakukan sejak 2023 dan dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga di atas 5%. Adapun, sasaran utama dari kebijakan ini adalah kaum menengah atas. “Untuk pajak […]

  • Kemenkeu Kantongi Bea dan Cukai Rp 134,2 Triliun di Semester I-2024, Turun 0,9%

    Kemenkeu Kantongi Bea dan Cukai Rp 134,2 Triliun di Semester I-2024, Turun 0,9%

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, setoran penerimaan dari Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp 134,2 triliun di semester I-2024. Realisasi penerimaan tersebut turun 0,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat Rp 135,4 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa turunnya penerimaan kepabeanan dan cukai disebabkan oleh penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) dan bea masuk. “Penerimaan dari […]

  • Sebanyak 165.917 Orang di NTB Belum Padankan NIK Jadi NPWP

    Sebanyak 165.917 Orang di NTB Belum Padankan NIK Jadi NPWP

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara mencatat ada 843.442 wajib pajak (WP) dari target 1.009.359 sudah memadankan NIK dan NPWP per 5 Juli 2024. Artinya, masih ada sisa 165.917 orang di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang belum tervalidasi. “Sebesar 83,85 persen wajib pajak orang pribadi penduduk telah melakukan pemadanan NIK-NPWP,” kata Kepala Kantor Wilayah DJP […]

  • Berlanjut, Penetapan Tarif Cukai Rokok Langsung untuk Beberapa Tahun

    Berlanjut, Penetapan Tarif Cukai Rokok Langsung untuk Beberapa Tahun

    Pemerintah akan kembali menerapkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok langsung untuk beberapa tahun (multiyears). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (9/7/2024). Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengatakan kebijakan tarif CHT secara multiyear yang diterapkan untuk 2 tahun sekaligus (2023 dan 2024) […]

  • E-Bupot 21/26, DJP: Kalau Sudah Pemadanan, Sebaiknya Pakai NPWP Ini

    E-Bupot 21/26, DJP: Kalau Sudah Pemadanan, Sebaiknya Pakai NPWP Ini

    Wajib pajak yang sudah melakukan pemadanan data diminta untuk menggunakan NPWP 16 digit saat menggunakan e-bupot 21/26. Contact center Ditjen Pajak (DJP) Kring Pajak mengatakan sesuai dengan PER-6/PJ/2024, penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh 21/26 (e-bupot 21/26) sudah dapat dimanfaatkan dengan NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan NITKU sejak 1 Juli 2024. […]

WhatsApp WA only