Author: Admin 18
-
Situs Buat Padankan NPWP dan NIK Biar Tak Kena Sanksi
Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bakal berlaku 1 Juli 2024. Berikut adalah situs untuk memandakan NIK dengan NPWP. Pemadanan NIK dengan NPWP berakhir 30 Juni. Penggantian itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022 tentang NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak […]
-
Coretax DJP, Layanan Tidak Hanya pada Kantor Pajak Tempat WP Terdaftar
Ketika coretax administration system (CTAS) diimplementasikan, wajib pajak lebih mudah mengakses layanan. Ditjen Pajak (DJP) mengatakan dengan implementasi CTAS, akan ada perluasan layanan online serta penggunaan skema borderless services. Dengan adanya CTAS, kenyamanan serta kemudahan wajib pajak dan masyarakat dalam mengakses layanan perpajakan dapat ditingkatkan. “Dengan coretax wajib pajak dapat mengakses lebih banyak jenis layanan […]
-
Lapor SPT Tahunan 2023 Dimulai Hari Ini! Ada Sanksi Jika Terlambat
Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak agar segera menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2023 lebih awal. DJP menyatakan wajib pajak memiliki keharusan melaporkan SPT Tahunan tepat waktu. Periode penyampaian SPT Tahunan 2023 dimulai hari ini, 1 Januari 2024. “Batas waktu penyampaian untuk SPT Tahunan PPh WP OP paling lama 3 bulan setelah akhir tahun tajak,” […]
-
Rumah di Jakarta dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar Kena Pajak, Cek Aturan Barunya
Ada aturan baru soal insentif fiskal daerah berupa keringanan, pengurangan, dan pembebasan, serta kemudahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2024 di wilayah DKI Jakarta. Dalam aturan ini disebut bahwa hanya warga Jakarta yang punya satu rumah atau hunian dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga Rp2 miliar yang mendapatkan pajak gratis. Hal […]
-
DJP Harap Paslon Capres-Cawapres Paham Soal Pajak, Ini Alasannya
Ditjen Pajak (DJP) berharap paslon capres-cawapres yang maju dalam pemilu 2024 memiliki pemahaman yang baik tentang pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan capres-cawapres beserta tim kampanyenya perlu memahami perkembangan pajak, baik nasional maupun internasional. Alasannya, pemahaman capres-cawapres tersebut akan menentukan kebijakan pajak Indonesia di masa depan. “DJP berharap para pasangan capres-cawapres […]
WA only