Author: Admin 18
-

Diprotes Netizen, Sri Mulyani Langsung Tegur Bea Cukai Perbaiki Layanan
Acap kali dikritik masyarakat, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) melakukan pembenahan layanan kepabeanan dan cukai. Ia mengaku mendapat laporan penanganan Bea Cukai yang meresahkan masyarakat. “Arahan saya jelas, saya minta Bea Cukai terus melakukan perbaikan layanan dan proaktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan dari berbagai kementerian/lembaga,” ucap Sri […]
-

Penerimaan Pajak Regional Jawa Timur III Tembus Rp8,53 Triliun
Penerimaan pajak di regional Jawa Timur III mencapai sebesar Rp8,53 triliun sampai dengan 31 Maret 2024 atau 23,66% dari target sebesar Rp36,05 triliun pada 2024. Kepala Kanwil DJP Jatim III, Tri Bowo, mengatakan penerimaan tersebut didominasi oleh sektor industri pengolahan sebesar 73,56% disusul oleh perdagangan besar dan eceran sebesar 8,45%, aktivitas keuangan dan asuransi sebesar […]
-

DJP Segera Mulai Uji Coba Pelaporan Keuangan Berbasis XBRL Tahap II
Ditjen Pajak (DJP) bakal segera melaksanakan uji coba atau piloting tahap II atas pelaporan keuangan berbasis extensible business reporting language (XBRL). Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan piloting tahap II akan dilaksanakan setelah DJP melakukan evaluasi atas piloting tahap I. Menurutnya, piloting juga akan melibatkan Setjen Kemenkeu yang membawahi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK). “Kami berdua […]
-

Penuhi Amanat UU HKPD, Pemkot Tangsel Atur Ulang Tarif Pajak Daerah
Pemkot Tangerang Selatan, Banten, mengatur kembali ketentuan terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan 10/2023. Perda tersebut diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan dalam UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Beleid tersebut berlaku mulai 5 Januari 2024. Berlakunya beleid ini akan sekaligus […]
-

Bappenas: Wacana Badan Penerimaan Negara di RKP 2025 Belum Final
Kementerian PPN/Bappenas mengungkapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 saat ini masih berupa rancangan awal. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan wacana pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara yang termaktub dalam RKP tersebut masih sebatas rencana. “Itu belum bisa saya jawab, karena masih RKP awal. Yang penting, sasaran-sasaran pembangunan di RKP 2025 itu harus […]
WA only